SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Dua Tower Rusun Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Rampung Desember 2018

akarta – Selama tiga tahun (2015-2017) dan target 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sebanyak 44.893 unit satuan Rusun, 22.358 unit rumah khusus, dan 496.165 rumah swadaya di seluruh Indonesia.

“Dari tiga kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan), baru sandang yang terpenuhi dengan baik. Sementara untuk pangan dan papan, belum bisa terpenuhi kebutuhannya secara maksimal. Dalam penyediaan rumah, Pemerintah telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah yang bertujuan mempercepat pembangunan perumahan melalui deregulasi berupa  penyederhanaan proses perijinan, pembangunan rumah dan dukungan pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Sebagai ilustrasi Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan pada tahun 2018 membangun dua tower Rumah Susun Perguruan Tinggi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) yang berlokasi di kampus baru UMB, Kabupaten Barito Kuala. “Progresnya hingga saat ini telah mencapai 80 persen dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH didampingi Direktur Rumah Susun  Ditjen Penyediaan Perumahan M. Hidayat saat meninjau lokasi proyek tersebut beberapa waktu lalu.

Kedua Rusun UMB yang lokasinya bersebelahan diperuntukan sebagai hunian mahasiswa. Masing-masing Rusun memiliki tinggi 4 lantai dengan kamar tipe 24 dengan unit berjumlah 47 unit kamar. Rusun telah dilengkapi dengan jalan lingkungan, listrik, jaringan air bersih dan kamar mandi komunal. Setiap unit kamar juga telah tersedia kamar tidur, meja dan kursi belajar, dan lemari pakaian.

Sementara di Provinsi Lampung telah diselesaikan Rusun Santri Darul Hufadz yang bertempat di Kabupaten Pesawaran yang terdiri 1 tower setinggi 2 lantai. Selain Rusun, di Lampung juga digulirkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terletak di Desa Taman Sari Kabupaten Pesawaran.

“Saya sangat puas dengan pelaksanaan BSPS di Desa Taman Sari karna program BSPS di desa ini sudah dapat dikatakan berhasil sebab rumah penerima bantuan kini lebih baik dari sebelumnya, sudah memenuhi 3 kriteria yakni rumah yang nyaman, aman dan sehat.” kata Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR, Johny F. Subrata.

Provinsi Lampung mendapat alokasi BSPS untuk perbaikan sebanyak 5000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 11 Kabupaten. Di Kabupaten Pesawaran, program BSPS menyasar sebanyak 411 unit dengan nilai bantuan sebesar Rp 15 jt per penerima bantuan.

Sementara untuk rumah khusus dibangun Kementerian PUPR diperuntukan antara lain bagi nelayan, para pengungsi ex. Timor Timur (Timtim), dan petugas di kawasan perbatasan. Untuk program Rusus pada tahun 2018, lebih banyak dibangun di Indonesia wilayah timur yakni 60 persen dan 40 persen di wilayah barat.

“Beberapa lokasi Rusus yang saya kunjungi, penerima manfaat mengutarakan bahwa adanya program Rusus, rumah yang mereka tempati menjadi lebih sehat, dan anak-anak bermain jadi enak. Program ini sangat diharapkan oleh masyarakat kita yang jauh di kampung-kampung,” jelas Khalawi.(*)

Biro Komunikasi Publik