SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

e-FLPP Aman Bersama Lemasaneg

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono, menerima kunjungan dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk pengambilan sesi wawancara, akhir Juni lalu di kantor PPDPP. Bertempat di Ruang Direktur Utama PPDPP, Budi memaparkan perihal kerjasama yang dilakukan PPDPP dengan Lemsaneg. Kerjasama yang telah disahkan sejak 6 April 2017 tersebut terkait pengamanan sistem E-FLPP.

E-FLPP merupakan produk PPDPP yang berfungsi sebagai sistem pencairan dana penyaluran FLPP kepada Bank Pelaksana. Terobosan yang dibuat PPDPP ini merupakan proses pencairan dana yang semula maksimal tujuh hari kerja, saat ini menjadi tiga hari kerja. Sistem E-FLPP ini sendiri sebelumnya diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 3 Agustus 2016 lalu.

Budi sampaikan kerjasama yang dilakukan dengan Lemsaneg ini dikarenakan Lemsaneg merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk dengan tugas utama pengamanan informasi pemerintah. Sehingga dalam rangka mengamankan sandi-sandi, informasi, data-data yang sangat vital, PPDPP merasa perlu untuk meningkatkan keamanan data dan prosesnya.

“Sampai saat ini kita sudah menyalurkan 28 triliun rupiah, nilai yang cukup besar ini… Sehingga dalam penyalurannya betul-betul harus aman. Kami memerlukan sertifikasi dari Badan Sertifikasi Lemsaneg, sehingga terhindar dari perubahan data, peretasan, maupun hal-hal negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya lengkap. Sertifikasi yang dimaksud Budi tersebut digunakan dalam rangka mengamankan keuangan negara, data-data, distribusi, dan jalur dalam sistem E-FLPP maupun Host to Host.

Menurut Budi, kerjasama ini tentu saja meringankan tugas PPDPP, terutama dalam hal keamanan data, sehingga PPDPP dapat lebih berkonsentrasi di bidang pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kerjasama ini juga ikut membantu PPDPP dalam melaksanakan tugas kami perihal penyaluran dana kepada masyarakat secara tepat sasaran

Lebih lanjut Budi menggambarkan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Lemsaneg ini hampir tidak memakan biaya sama sekali. Sebagai contoh, umumnya satu sertifikasi memerlukan biaya sekitar $ 1.000, sedangkan saat ini PPDPP telah menggunakan 2 sertifikasi untuk 31 mitra bank pelaksana, sehingga dapat diperkirakan apabila menggunakan pihak ketiga (vendor) lainnya yang bersifat komersil dapat menghabiskan biaya mencapai $ 62.000. Terlebih apabila menggunakan vendor, cenderung berlokasi di luar negeri yang tentu saja dapat memakan waktu dan biaya lebih apabila di kemudian hari terjadi masalah teknis yang perlu ditindaklanjuti.

Melalui Budi, PPDPP menargetkan bahwa kerjasama ini ke depannya dapat dikembangkan lebih jauh tidak hanya dalam sisi kemanan distribusi dana saja, melainkan diharapkan juga dari sisi server, database, dan bidang-bidang lainnya.

“Ke depan yang kita harapkan tentunya PPDPP dapat bekerjasama lebih erat lagi dengan Lemsaneg, termasuk yang saya sampaikan tadi, mengenai database, server, dan data-data lainnya yang kami miliki terkait FLPP ini, sehingga akan terasa firm dan secure dalam mengelola keuangan negara ini  secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan” pungkasnya.