Evaluasi Triwulan II Tahun 2019: “18 Bank Pelaksana Salurkan Lebih Dari 50% Dana FLPP”

Evaluasi triwulan II tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) di dua kota Medan di Hotel Aryaduta pada hari Kamis (11/7) dan Yogyakarta di hotel Horison pada hari Kamis (18/7) pemerintah telah menyalurkan dana FLPP sebanyak 46.174 unit (67%) dari 68.858 target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari 39 Bank Pelaksana penyalur dana FLPP tahun 2019 yang terdiri dari 9 Bank Umum Nasional dan 30 Bank Pembangunan Daerah (BPD) terdapat 18 Bank Pelaksana yang telah menyalurkan dana FLPP lebih dari 50 persen. Dari evaluasi Bank Pelaksana yang dilaksanakan di kota Medan dari 27 Bank yang hadir hanya 6 Bank Pelaksana yang dalam zona hijau (menyalurkan lebih dari 50%) dan di kota Yogyakarta terdapat 12 Bank Pelaksana.

Menurut Plt Direktur Utama PPDPP, Monhilal pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan di dua kota ini bertujuan untuk terus mendorong Bank Pelaksana yang fokus dalam menyalurkan dana FLPP dan akan mengurangi kuota Bank Pelaksana yang masih minim dalam pencapaiannya.

“Bank pelaksana yang fokus dan telah mencapai lebih dari 50% penyaluran dana FLPP maka berpeluang untuk mendapatkan relokasi kuota dari Bank pelaksana yang minim pencapaiannya,” ujarnya Monhilal tegas.

Sejauh ini telah terdapat 10 Bank pelaksana yang mengajukan permohonan untuk menambah kuota kepada PPDPP, yaitu BTN, BTN Syariah, BNI, Mandiri, BRI, Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah, Bank Kalbar, Bank Jambi dan Bank Sulselbar.

Sementara itu,terkait dengan penggunaan harga 2019 dengan telah keluarnya Keputusan Menteri PUPR nomor 535 tahun 2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan  Umum dan Perumahan, Eko Heripoerwanto menegaskan bahwa bahwa dapat ditagihkan oleh perbankan apabila stok rumah yang dibangun tahun 2018 telah habis yang tertera dalam surat pernyataan bank.

“Bank pelaksana harus membuat surat pernyataan bahwa stok rumah tahun 2018 telah habis barulah harga tahun 2019 bisa ditagihkan. Selain itu bank pelaksana harus konsen mengingatkan pengembang dalam melihat spesifikasi teknis dengan memperhatikan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 403 tahun 2002 tentang Pembangunan Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat,” terang Eko Heripoerwanto.

Turut hadir dalam acara Rapat Evaluasi Bank Pelaksana Triwulan II Penyaluran Dana FLPP Tahun 2019 Direksi PPDPP, Direktur PT SMF (Persero) dan 12 Bank Pelaksana Penyalur Dana FLPP.