Evaluasi Triwulan III Penyaluran Dana FLPP TA 2019 Dengan Bank Pelaksana

Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) melalui  Divisi Kerjasama, unit kerja Direktur Layanan mengadakan Rapat Evaluasi Triwulan III Penyaluran Dana FLPP TA 2019 dengan Bank Pelaksana pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 di Hotel Ciputra World, Surabaya. Acara tersebut dibuka oleh Direktur Utama LPDPP , Arief Sabaruddin yang didampingi Direktur Layanan LPDPP, Agusny Gunawan; Keuangan LPDPP, Arief Rahman Hakim; dan Direktur Operasi, Martanto Boedi Joewono. Turut hadir pula mendampingi kegiatan tersebut, Anggota Dewan Pengawas LPDPP, Achmad Saefuddin dan Mirna Amin. Sedangkan pada jajaran Kepala Divisi, hadir Umi Hardinajati selaku Kepala Divisi Kerjasama; Mohammad Ikhsan selaku Kepala Divisi Teknologi Informasi; Heru Wasisto selaku  Plt. Kepala Divisi Pemantauan Dan Evaluasi; dan Fachri selaku Plt. Kepala Divisi Database. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan 39 Bank Pelaksana penyalur dana FLPP tahun 2019 ini terdiri dari 9 Bank Umum Nasional dan 30 Bank Pembangunan Daerah. PT Sarana Multigriya Finansial yang juga sebagai mitra kerja LPDPP pun turut hadir dalam kegiatan ini yang diwakili oleh Bonai Subiakto selaku Kepala Divisi Corporate Secretary PT.SMF.

Arief Sabaruddin menjelaskan Tujuan pelaksanaan acara ini sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) tahun 2019 pasal 22 yang menyatakan bahwa evaluasi terhadap Bank Pelaksana dilakukan setiap triwulanan dengan harapan Bank Pelaksana tepah mencapai target atas penyaluran dana flpp di triwulan III ini. Selain evaluasi atas pencapaian target evaluasi target juga dilakukan berdasarkan aspek keuangan yang antara lain meliputi ketepatan pembayaram pokok dan tarif, pelunasan dipercepat, keterhunian, ketepatan sasaran KPR Sejahtera dan pelaksanaan host to host. Sejak tahun 2010 hingga pertanggal 09 Oktober 2019, LPDPP telah menyalurkan dana flpp sebanyak 642.285 unit. Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa rumah adalah tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya yang sejahtera.

“Salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan MBR adalah masyarakat memiliki rumah dengan yang layak dihuni untuk ditempati. Hal tersebut sesuai amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ini target atau pola posisi proses yang dilakukan oleh LPDPP, bagaimana menempatkan memetakan MBR agar dikemudian hari kedepannya LPDPP tidak lagi heboh dengan salah sasaran untuk memiliki rumah KPR Sejahtera FLPP tersebut” ujar Arief dalam arahannya.

Menurut Arief Sabaruddin, apa yang sering terjadi di lapangan KPR FLPP kosong dikarenakan adanya kekhawatiran penghuninya terkait listrik belum terpasang, lokasinya dan akses yang jauh. Hal tersebut menjadi bagian dari faktor rumah KPR FLPP tidak ditempatkan oleh MBR . Oleh karena itu perlu adanya gerakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengembang, dan perbankan untuk menyediakan hunian yang layak, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Sehingga perlu adanya peningkatkan pola komunikasi antara pihak pelaku kepentingan dan adanya bentuk evaluasi sebagai sarana perbaikan.

Agusny Gunawan selaku Direktur Layanan menyampaikan bahwa tahun 2019 ini per tanggal 09 Oktober 2019 FLPP yang disalurkan oleh LPDPP telah mencapai 6,216 triliun untuk 64.518 unit rumah. Agusny Gunawan juga menyampaikan mulai awal Bulan November akn dilakukan pengurangan maksimal bagi bank yang belum mencapai target. Penilaian kinerja triwulan III ( Januari – September 2019) , pencapaian dibawah 50%, maka akan dilakukan pengurangan kuota minimal 50%.