SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

FGD: Prinsip Dasar Penyaluran Dana FLPP dan Besaran Porsi serta Tarif KPR Sejahtera

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengelar Focus Grup Discussion (FGD) pada hari Kamis (27/4) di Hotel Arya Duta Jakarta. Tema yang diangkat adalah Prinsip Dasar Penyaluran Dana FLPP dan Besaran Porsi serta Tarif KPR Sejahtera, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Tenaga Ahli Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, peserta dari perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bank Pelaksana dan Kementerian Keuangan.

Diskusi yang berjalan hangat ini membahas tentang konsep penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan batasan pola penyaluran antara executing dan channeling. Pada sesi pertama yang dipandu oleh Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono tampil sebagai narasumber Kepala Seksi Instrument Mitigasi Risk oleh lembaga Keuangan dan Instrumen Mitigasi, Kementerian Keuangan, Sutarso, sedangkan penanggap dari Tenaga Ahli Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Iskandar Saleh. Sementara itu pembahas dari Kasubdit Pembinaan PK BLU III Ditjen Perbendaharaan Negara, Fahma Sari Fatma didampingi oleh Bayu Andi Prasetyo, Kasubdit Tarif Remunerasi dan Informasi BLU, Kementerian Keuangan.

Dalam bahasannya, Sutarso menyampaikan bahwa dengan porsi dana FLPP yang ada saat ini berdasarkan peraturan menteri (permen) nomor 26 tahun 2016 tentang perubahan atas permen nomor 21 tahun 2016 tentang kemudahan bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, adalah sebesar 90 : 10 menimbulkan beban fiskal yang cukup tinggi bagi pemerintah. Di satu sisi, Sutarso juga berpandangan, dengan penetapan bunga tetap sebesar 5%, ini juga akan menimbulkan masalah karena mengabaikan peningkatan kemampuan nasabah. “Sebaiknya dilakukan gradasi dan segmentasi rate. Jika kemampuan kecil, maka bunganya juga bisa kecil. Skema ini memberikan opsi bahwa nasabah punya kemampuan lebih di masa yang akan datang,” ujar Sutarso berpendapat.

Tenaga Ahli Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Iskandar Saleh memandang, suku bungan 5% memang sebaiknya tidak dipertahankan. Perlu dilakukan segmentasi bunga. Misalkan dengan bunga 5% bisa dikenakan untuk nasabah yang memiliki pendapatan Rp 1 juta – Rp 2,5 juta. Sedangkan 6% untuk nasabah dengan pendapatan Rp 2,5 juta – 3,25 juta dan 7% untuk nasabah dengan pendapatan Rp 3,25 juta hingga Rp 4 juta.

Sedangkan sesi kedua, dengan pembahasan tentang perubahan porsi dan tarif, hadir sebagai narasumber Dodok Dwi Handoko, Kepala Sub Direktorat KND II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Bayu Andi Prasetyo, Kasubdit Tarif Remunerasi dan Informasi BLU, Ditjen Perbendaharaan Negara, dipandu oleh Eko Heri Purwanto, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dengan penanggap Tenaga Ahli Ditjen Pembiayaan Perumahan, Tito Murbaintoro.

Dalam sesi kedua, Dodok Dwi Handoko menyarankan agar untuk mendapatkan porsi dan tarif yang pas, PPDPP harus melakukan kajian dan mengajukan kepada Menteri PUPR untuk kemudian direview. Hasilnya akan disampaikan oleh Menteri PUPR kepada Kementerian Keuangan untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Tito Murbaintoro menyarankan wajib bagi Ditjen Pembiayaan Perumahan untuk melakukan reformasi skema untuk mendapatkan efisiensi anggaran.

Selanjutnya hasil dari FGD ini, nantinya akan dibentuk tim kecil yang terdiri dari PPDPP, Tenaga Ahli Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian Keuangan dan Bank Pelaksana. Tim kecil akan digunakan untuk merumuskan semua masukan dari FGD dan memasukkan perubahannya dalam substansi PKO (perjanjian kerja sama).