FLPP Tembus Rp4 Triliun

Realisasi penyaluran subsidi berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menyentuh Rp 4,05 triliun pada awal Juni 2019 atau setara 42.261 unit. Angka realisasi itu setara dengan sekitar 57% dari total anggaran FLPP tahun 2019 yang disiapkan sekitar Rp 7,1 triliun.

Subsidi FLPP disalurkan melalui Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan bank pelaksana. Data laman www. ppdpp.id juga memperlihatkan bahwa sepanjang 2010 hingga 17 Juni 2019 FLPP yang disalurkan sekitar Rp 40,8 triliun. Anggaran tersebut setara dengan membiayai 620.028 rumah.

Pada 2019, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kemenlerian PUPR Dadang Rukmana, anggaran untuk rumah subsidi meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Anggaran subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk rumah susun (rusun) sekitar Rp 2,62 triliun setara dengan pembangunan sebanyak 6.873 unit. Lalu, rumah khusus (rusus) Rp 551,25 miliar (2.130 unit), rumah swadaya Rp 4,28 triliun (206.500 unit), PSU perumahan Rp 123,8 miliar (13.000 unit), dan kredit pemilikan rumah (KPR) berskema FLPP Rp 7,1 triliun (68.858 unit). Selain itu, SSB Rp 3,45 triliun (100 ribu unit), subsidi bantuan uang muka Rp 948 miliar (237 ribu unit), dan subsidi BP2BT Rp 448 miliar (14.000 unit).

“Jumlah subsidi untuk perumahan tahun ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya ada alternatif sumber pembiayaan lain, namun pada 2019 belum beroperasi, yaitu Tapera,” tutur dia, kepada Investor Daily, di Jakarta, baru-baru ini.

Khusus untuk FLPP, berdasarkan data PPDPP, dalam rentang sepuluh tahun terakhir, 2010-2019, anggaran tahun 2019 merupakan yang tertinggi. Pada 2010, realisasi anggaran FLPP baru sekitar Rp 242,6 miliar atau setara dengan membiayai 7.959 unit. Ialu, setahun kemudian melonjak menjadi sekitar Rp 3,6 triliun (109.592 unit). Namun, tahun 2012 turun menjadi Rp 2,5 triliun (64.785 unit).

Sebelum tahun 2019, puncak realisasi FLPP terjadi pada 2015 yakni sekitar Rp 6,05 triliun (76.489 unit). Angka it uterus menurun pada 2016 dan 2017, yakni masing-masing Rp 5,6 triliun (58.469 unit) dan Rp 2,7 triliun (23.763 unit). Lalu, sempat melonjak pada 2018 menjadi Rp 5,8 triliun (57.939 unit).

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono, pernah menegaskan, subsidi tepat sasaran jika diterima oleh masyarakat yang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, bukan sekadar investasi.

“Kami lakukan pemantauan rutin. Pada tahap pertama saat verifikasi penagihan bank kita evaluasi melalui database yang ada, kemudian sesuai ketentuan satu tahun setelah akad KPR kita harus evaluasi monitor langsung ke lapangan. Apakah rumah tersebut ditempati, atau justru disewakan kembali,” ujar Budi, di Jakarta, baru-baru ini.

Selanjutnya, tambah dia, dari hasil evaluasi monitoring ke lapangan diinlbrmasikan ke bank penyalur untuk inenegur nasabahnya yang tidak

menempati rumah subsidi. “Kita tegur hingga dua kali peringatan, jika tidak direspons juga, kita minta agar bank menarik bantuan subsidi perumahan tersebut. Untuk selanjutnya nasabah tersebut akan diminta untuk melunasi dengan cicilan komersial,” ujarnya.

Realisasi PSR

Subsidi FLPP, kata Dadang, merupakan salah satu dari banyak jurus pemerintah untuk merealisasikan target Program Sejuta Rumah (PSR). Pada 2019, kementerian PUPR mengalokasikan anggaran bantuan pembangunan fisik perumahan sebesar Rp 7,57 triliun, sedangkan total bantuan pembiayaan Rp 11,51 triliun. Pemberian subsidi tersebut serta jurus menaikkan harga rumah subsidi dinilai mampu menggairahkan industri properti tahun ini.

Pada 2019, pemerintah menargetkan pembangunan 1,25 juta unit. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak PSR digulirkan pada 2015. Tahun 2015 realisasi PSR tcrcatat 699.770 unit rumah dan tahun 2016 sebanyak 805.169 rumah. Lalu, tahun 2017 sebanyak 904.758 rumah dan tahun 2018 capaiannya melonjak menjadi 1.132.621 rumah.

“Kami optimistis target 1,25 juta human pada 2019 dapat tercapai karena kami menggerakkan seluruh peman-gku kepentingan (stakeholder) perumahan di Indonesia,” kata Dadang.