SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Forum Keamanan Informasi Dalam Konteks Database PPDPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Unit Kerja Direktur Operasi melalui Divisi Database menyelenggarakan Forum Keamanan Informasi dalam Konteks Pemeliharaan Sistem Database dan Pendayagunaan Data Strategis PPDPP. Forum ini dilaksanakan pada tanggal 5 April 2018. Dalam forum tersebut, hadir sebagai narasumber Direktur Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ir. Aidil Chenderamata, MM; dan Direktur PT Riset Teknologi Indonesia, Luthfy Burhanudin. Forum tersebut dimoderatori oleh Koordinator Divisi Database, Muhammad Nauval Al Ammari dan dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja PPDPP.

Dalam paparannya, beliau mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 143,26 juta jiwa atau sebesar 54,68% dari total populasi penduduk Indonesia. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2016, dimana jumlah pengguna Internet sebanyak 132,7 juta jiwa. Selain itu, beliau juga memaparkan Ancaman Siber yang terjadi di Indonesia pada Tahun 2016 sebanyak 135.672.948 serangan.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Keamanan Informasi Kominfo juga menjelaskan mengenai Regulasi Keamanan Informasi yang ada di Indonesia antara lain UU No. 19 Tahun 2016 revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah RI no. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.  Beliau menyampaikan bahwa Database juga merupakan salah satu Sistem Elektronik (SE). Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Direktur Keamanan Informasi Kominfo juga menghimbau semua user database yang mengelola data FLPP untuk dapat menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang ada dalam database PPDPP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Perlindungan Data Pribadi perlu dijamin sejak awal pengumpulan sampai pemusnahan datanya. Berdasarkan Pasal 15 ayat 3 data pribadi disimpan paling singkat 5 tahun, jika belum diatur dalam peraturan perundangan khusus.

Direktur PT. RTI menyampaikan materi dengan judul “Build Resilience Through Business Continuity Plan (BCP)”. Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa 57% Disasters berhubungan dengan Teknologi Informasi. Terdapat perbedaan antara BCP dan BCM. Business Continuity Management (BCM) adalah serangkaian langkah yang menjamin kelangsungan bisnis. Business Continuity Plan (BCP) adalah rencana yang fokus untuk memperhatankan kelangsungan fungsi bisnis saat gangguan terjadi dan sesudahnya sehingga dapat meminimalisisr kerugian yang disebabkan oleh bencana. Dalam menyusun BCP, perlu dilakukan pembahasan bersama semua Unit Kerja PPDPP terkait dengan ketentuan/ standar pelayanan yang ada di setiap sistem yang digunakan, terutama terkait Service Level Aggrement pada masing-masing sistem pelayanan.

Diharapkan melalui kegiatan forum keamanan informasi ini, dapat meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi di  lingkungan PPDPP, khususnya yang terkait dengan aspek Confidentiality, Integrity dan Availability.