Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Hingga Mei 2017, Kementerian PUPR Salurkan KPR Bersubsidi Senilai Rp439 Miliar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggulirkan berbagai kebijakan untuk memberi kemudahan memproleh rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari sisi pembiayaan perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, memiliki berbagai program pembiayaan perumahan yakni, Kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (BUM), Tabungan Perumahan (tapera) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang saat ini tengah dalam tahap pengkajian dan uji coba.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengungkapkan tahun 2017 Kementerian PUPR menargetkan penyaluran KPR FLPP bagi 120 ribu unit rumah, SSB sebanyak Rp3,7 triliun untuk 225 ribu unit rumah dan penyaluran SBUM sebesar Rp2,2 triliun untuk 550 ribu unit rumah.”Untuk KPR FLPPP hingga Mei 2017 telah tersalurkan sebesar Rp439 Miliar untuk 3.849 unit,” ungkap Lana dalam Diskusi Media di Kementerian PUPR Jumat (19/5). hadir narasumber lain, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono dan Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Ananta Wiyogo.

Bila dilihat dari provinsi yang paling besar menyalurkan KPR FLPP adalah Papua Barat senilai Rp 96,19 miliar untuk 586 unit, diikuti Sumatera Utara sebanyak 404 unit dengan Rp38,72 miliar dan Jawa Barat bagi 368 unit sebesar Rp40,17 miliar.

Selain memberikan subsidi perumahan bagi pekerja formal, Kementerian PUPR juga mengembangkan skema pembiayaa bagi pekerja informal seperti tukang ojek, tukang bakso, pedagang, nelayan dan lainnya. Hal ini menjadi perhatian karena dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 menunjukkan bahwa dari 118,41juta angkatan kerja didominasi pekerja sektor informal yakni 61,3%.

Sementara itu, Kementerian PUPR telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 26 Tahun 2016 tentang Kemudahan dan atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi MBR yang bekerja di sektor informal untuk mendapatkan KPR FLPP, yang sebelumnya hanya dapat dipenuhi oleh pekerja sektor formal.

Melalui program BP2BT yang tengah digodok, nanatinya para pekerja informal dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa uang muka dan KPR Subsidi. Tabungan tersebut menjadi indikator bagi bank untuk menilai kemampuan keuangan calon penerima KPR.

Sementara itu Dirut PPDPP Kementerian PUPR, Budi Hartono mengatakan pemerintah serius menyiapkan skema BP2BT karena merupakan program baru dan mencegah tumpang tindih dengan skema yang sudah ada. “Kebutuhan alokasi anggaran 156 unit rumah yang terpenuhi dengan program ini,” katanya.

Ia optimis, semua target yang sudah ditetapkan dapat tercapai jika keterlibatan pemerintah daerah terus diperkuat dalam mewujudkan program satu juta rumah. “Saat ini sudah didukung dengan surat edaran Mendagri untuk mempermudah dan mempercepat perizinan di daerah dan perizinan juga sudah mulai dilakukan online,” ujarnya. BUdi juga mengatakan bahwa dukungan pemerintah daerah juga diperlukan dalam rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawsan permukiman sehingga terdapat kejelasan lokasi dan kebutuhan rumah MBR yang penting untuk penyediaan lahan. “Pemda juga perlu menyediakan data akurat tentang segmen MBR, jumlah dan sebarannya agar bantuan rumah subsidi dan pembangunan tepat sasaran,” katanya./Birkom