Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

IKM PPDPP Dinilai Baik

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui Direktur Keuangan mengadakan Workshop Penyusunan Penilaian Kinerja Layanan BLU PPDPP Kamis – Jumat tanggal 22 – 23 September 2016 di Veranda Hotel Jakarta. Di hari pertama workshop, Kamis (22/9), hadir narasumber dari Biro Keuangan Kementerian PUPR yang diwakilkan oleh Kepala Sub Bagian Penatausahaan PNBP dan BLU, Desy Nina Wulandari dan juga Tenaga Ahli (TA) Manajemen, Al Zullva Rizqhi.

Kementerian PUPR melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) mengadakan penilaian kinerja layanan dari BLU PPDPP untuk tahun 2015. Ada tiga aspek yang dinilai, yaitu dari sisi kinerja keuangan, kepatuhan pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Desy, saat ini Sekjen mengubah setting penilaian terhadap kinerja BLU dengan menambahkan adanya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sehingga dalam penilaian yang dilakukan selain menghitung aspek keuangan juga memperhitungkan aspek layanan. “Untuk IKM menjadi domain dari Sekjen sedangkan penilaian dari sisi keuangan akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan,”ujar Desy menjelaskan.

Untuk penilaian tahun 2015, Sekjen sudah menggunakan TA untuk melakukan survei dan mengolahnya dan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep/25/M.Pan/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pada bulan Mei 20016, Sekjen mensurvei dengan mendatangi dan mewawancari lima bank pelaksana yang merupakan mitra kerja PPDPP yaitu BTN, BNI, BRI Syariah, Bank Jateng dan Bank Jatim. Dari hasil survei yang dilakukan PPDPP mendapatkan penilai IKM sebesar 89,46 dengan mutu layanan A (kategori baik).

Adapun indikator aspek pelayanan yang dinilai adalah Pertumbuhan Penyaluran Dana, Realisasi penerima dana, Pertumbuhan penerima dana, Realisasi jumlah dana bergulir yang telah diuji BLU, Pertumbuhan jumlah dana bergulir yang telah diuji BLU, Realisasi jumlah penerima dana bergulir yang telah diuji BLU, Pertumbuhan jumlah penerima dana yang telah diuji BLU, Realisasi jumlah dana yang disalurkan dibanding dengan dana kelolaan, Pertumbuhan jumlah dana yang disalurkan dibanding dengan dana kelolaan, Efisiensi Waktu, Tingkat Kolektibilitas Utang, proposal, Indeks Kepuasan Masyarakat, Kejelasan persyaratan pelayanan teknis dan administrasi, Sebaran Penyaluran, Pengembangan sistem rekrutmen, Pendidikan dan pelatihan Pegawai, Penerapan reward and punishment, Pengembangan sarana informasi dan teknologi dan Penerapan manajemen resiko.

Ke depan, Desy berharap PPDPP dapat lebih meningkatkan mutu layanannya kepada masyarakat dalam hal ini bank pelaksana dan juga segera menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum dimiliki PPDPP seperti SOP Rekrutmen, SOP reward and punishment, dan SOP Manajemen Resiko. “Dengan adanya penilaian IKM ini bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Dan juga IKM ini bisa dijadikan bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggaran pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya,”ungkapnya memaparkan.

Turut hadir dalam workshop tersebut, Direktur Keuangan PPDPP, Dzikran Kurniawan dan dari BLU Kelapa Sawit, Hari Kuncoro.