Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Indonesia Sampaikan Pernyataan Resmi Mengenai Perumahan dan Perkotaan di Nairobi

Nairobi – Pada penyelenggaraan Governing Council atau Dewan Pemerintahan yang ke-26 (GC 26th) yang dilaksanakan di Nairobi, Kenya pekan lalu, Delegasi Republik Indonesia (RI) mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan resmi pemerintah terkait dengan pelaksanaan pengembangan perumahan dan perkotaan di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati pada deklarasi New Urban Agenda (NUA) di Quito, Ekuador, Oktober 2016 lalu.

Delegasi RI yang dipimpin oleh Duta Besar RI untuk Kenya Suhardjono Sastromihardjo menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam deklarasi NUA. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan menterjemahkan prinsip-prinsip NUA ke dalam Bahasa Indonesia.

“Kami percaya bahwa hal tersebut merupakan langkah yang sangat penting agar pesan yang terkandung dalam dokumen NUA dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh stakeholder di Indonesia, mulai dari Kementerian/Lembaga yang menangani masalah perumahan dan pengembangan perkotaan, pemerintah daerah, dan juga Anggota Dewan. Mereka adalah aktor penting yang dapat memastikan agar prinsip-prinsip NUA masuk dalam kebijakan pembangunan di Indonesia”, jelas Suhardjono.

Fokus dari Agenda Baru Perkotaan adalah dengan membangun kolaborasi, yang meninjau kembali mekanisme kemitraan antara pemangku kepentingan, selain itu juga untuk menciptakan ruang publik untuk berdialog yang mengantarkan pada hasil yang tepat sasaran.

“Indonesia menyambut baik apa yang telah dicapai oleh UN Habitat dalam pelaksanaan konferensi UN Habitat III. UN Habitat harus diperkuat agar dapat mengawal dan mendukung pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan global,” tambah Suhardjono.

Indonesia saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengintegrasikan pelaksanaan Agenda baru Perkotaan dengan SDG’s ke dalam rencana pembangunan nasional maupun daerah, serta menyelaskan kedua agenda dengan RPJMN. Indikator terintegrasi juga saat ini sedang dirancang untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan dan SDG’s. Pada akhir april lalu, diseminasi dari Agenda Baru Perkotaan dan SDG’s telah diselesaikan baik untuk skala nasional maupun daerah.

Lebih jauh, Pemerintah RI juga berkomitmen dalam implementasi
Agenda Baru Perkotaan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar sesuai dengan komitmen internasional lainnya. Untuk memperkuat dukungan tersebut, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan di sektor perumahan dan permukiman.

Sedangkan untuk mengawal implementasi Agenda Baru Perkotaan dan SDG’s, saat ini telah dibentuk Komite Indonesia untuk Perumahan dan Permukiman sebagaimana komite untuk Agenda Baru Perkotaan. Kedua komite tersebut nantinya akan diintegrasikan dan ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi yang berdasarkan Keputusan Presiden. (*)/Birkom