Infrastruktur Kerakyatan Menjadi Prioritas

Infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan program padat karya irigasi kecil masih terus menjadi program prioritas pemerintah di tahun depan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan program pembangunan prasarana tersebut akan mengiringi pembangunan-pembangunan prioritas lainnya seperti jalan, tol, jembatan bentang panjang, dan bendungan. “Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi jadi akan tetap menjadi prioritas. Perbaikan irigasi kecil melalui program padat karya tunai juga terus dilaksanakan agar dana yang bergulir di desa lebih banyak,” ujar Basuki.

Menurut Basuki, di Indonesia kebutuhan akan hunian masih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kata dia, pemerintah tentu tidak bisa bergantung hanya pada APBN. “Maka dari itu, kami dorong sinergi dengan pihak swasta, para pengembang, dan juga perbankan untuk turut serta menjalankan program ini,” tuturnya.

Kementerian PUPR membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya, atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) bagi MBR. Setiap tahun Kementerian PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu rumah tidak laik huni (RTLH) melalui BSPS. Pada 2019, ditargetkan perbaikan dapat dilakukan terhadap 200 ribu RTLH yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu yang terbaru, program BSPS diberikan kepada masyarakat di Magelang, Jawa Tengah. Pemerintah memberikan bantuan terhadap 3.773 rumah di 21 desa. Setiap rumah mendapatkan bantuan Rp15 juta untuk modal perbaikan.