Kantor Pos Cabang Jakarta Timur Mendukung Program KPR Sejahtera FLPP

Jum’at, 14 September 2018 – PPDPP bersama Kantor Pos Cabang Jakarta Timur mensosialisasikan Program KPR Sejahtera FLPP kepada seluruh pegawai Kantor Pos Cabang Jakarta Timur. Acara ini dibuka oleh Agus Aribowo selaku Kepala Kantor Pos Jakarta Timur, dalam sambutannya Agus menyampaikan bahwa KPR Sejahtera FLPP sangat membantu “Program pemerintah ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah yang layak huni dengan harga terjangkau,” ujarnya. Agus juga menyarankan untuk seluruh pegawai bisa mengambil rumah KPR Sejahtera FLPP dengan menghubungin Bank Pelaksana yang bekerjasama dengan PPDPP.

Beberapa Bank Pelaksana yang bekerjasama dengan PPDPP antara lain: BTN,BTN Syariah, Bank Mandiri,BNI, Bank Arta Graha,BRI, BRI Syariah, Bank Mayora, Bank BTPN, Bank Mandiri Syariah, KEB Hana Bank, BRI Agro, Bank Papua, Bank Sumut,Bank Sumut Syariah, Bank BJB, BJB Syariah, Bank Sumsel, Bank DKI, Bank Riau Kepri,Bank NTT, Bank Kalteng, Bank Nagari, Bank sultra, Bank Jateng, Bank Jambi, Bank Jambi Syariah, Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah, Bank NTB, Bank Sumselbabel, Bank BPD DIY, Bank Jatim, Bank Jatim Syariah, Bank Sulsebar, Bank Sulsebar Syariah, Bank Aceh, BPD Bali, Bank Sulteng, Bank Kalbar, Bank SulutGo, Bank Kaltimtara, Bank Kaltimtara Syariah dan  Bank Jateng Syariah.

Dari pihak PPDPP hadir Boyke Heru W bersama dengan Berdi Dwijayanto selaku Staf Divisi Pemasaran PPDPP. Dalam kesempatan tersebut, Berdi Dwijayanto menjelaskan tentang landasan hukum pembiayaan perumahan. Diantaranya UUD 1945 pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki rumah yang layak. Selain itu juga Indonesia sudah memiliki UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman serta UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdi juga menjelaskan tentang bantuan pemerintah melalui Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur seperti memiliki KTP, belum memiliki rumah, belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah, memiliki NPWP,  memiliki e-KTP dan memiliki pendapatan tidak lebih dari Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun. (JS)