SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kantor Pos Cabang Jakarta Timur Mendukung Program KPR Sejahtera FLPP

Jum’at, 14 September 2018 – PPDPP bersama Kantor Pos Cabang Jakarta Timur mensosialisasikan Program KPR Sejahtera FLPP kepada seluruh pegawai Kantor Pos Cabang Jakarta Timur. Acara ini dibuka oleh Agus Aribowo selaku Kepala Kantor Pos Jakarta Timur, dalam sambutannya Agus menyampaikan bahwa KPR Sejahtera FLPP sangat membantu “Program pemerintah ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah yang layak huni dengan harga terjangkau,” ujarnya. Agus juga menyarankan untuk seluruh pegawai bisa mengambil rumah KPR Sejahtera FLPP dengan menghubungin Bank Pelaksana yang bekerjasama dengan PPDPP.

Beberapa Bank Pelaksana yang bekerjasama dengan PPDPP antara lain: BTN,BTN Syariah, Bank Mandiri,BNI, Bank Arta Graha,BRI, BRI Syariah, Bank Mayora, Bank BTPN, Bank Mandiri Syariah, KEB Hana Bank, BRI Agro, Bank Papua, Bank Sumut,Bank Sumut Syariah, Bank BJB, BJB Syariah, Bank Sumsel, Bank DKI, Bank Riau Kepri,Bank NTT, Bank Kalteng, Bank Nagari, Bank sultra, Bank Jateng, Bank Jambi, Bank Jambi Syariah, Bank Kalsel, Bank Kalsel Syariah, Bank NTB, Bank Sumselbabel, Bank BPD DIY, Bank Jatim, Bank Jatim Syariah, Bank Sulsebar, Bank Sulsebar Syariah, Bank Aceh, BPD Bali, Bank Sulteng, Bank Kalbar, Bank SulutGo, Bank Kaltimtara, Bank Kaltimtara Syariah dan  Bank Jateng Syariah.

Dari pihak PPDPP hadir Boyke Heru W bersama dengan Berdi Dwijayanto selaku Staf Divisi Pemasaran PPDPP. Dalam kesempatan tersebut, Berdi Dwijayanto menjelaskan tentang landasan hukum pembiayaan perumahan. Diantaranya UUD 1945 pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki rumah yang layak. Selain itu juga Indonesia sudah memiliki UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman serta UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdi juga menjelaskan tentang bantuan pemerintah melalui Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur seperti memiliki KTP, belum memiliki rumah, belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah, memiliki NPWP,  memiliki e-KTP dan memiliki pendapatan tidak lebih dari Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun. (JS)