Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kebijakan Makroprudensial : BI Longgarkan Uang Muka Pembelian Rumah

Kembali kabar gembira bagi pertumbuhan properti di Indonesia. Bank Indonesia kembali menyempurnakan ketentuan mengenai Rasio Loan to Value (LTV) untuk Kredit Properti serta Rasio Financing to Value (FTV) untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Dari siaran pers yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 31 Agustus 2016 dinyatakan bahwa penyempurnaan ketentuan dilakukan melalui penerbitan ketentuan baru, yaitu PBI No. 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV), berlaku sejak 29 Agustus 2016.

Dengan keluarnya ketentuan ini, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara dalam Siaran Persnya menyatakan bank disarankan untuk mengucurkan pembiayaan kredit perumahan (KPR) hingga 85 persen dari harga jual. Ketentuan ini meningkat 5 persen jika dibandingkan dengan aturan terkait LTV sebelumnya yang mematok kucuran kredit atau pembiayaan hanya 80 persen. Akibatnya uang muka yang harus disetor nasabah menjadi lebih ringan yaitu 15 persen dari sebelumnya 20 persen. Hal ini berlaku untuk KPR rumah tapak, rumah susun dan pertokoan. Selain penurunan uang muka rumah pertama, relaksasi LTV juga mengurangi jarak uang muka pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.

Tujuan relaksasi ini agar permintaan masyarakat terhadap properti dapat meningkat serta laju kredit perbankan dapat terus tumbuh. Namun tetap memperhatikan kehati-hatian untuk mencegah bumerang bagi perekonomian.