SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kembali, PPDPP Sosialisasikan KPRS FLPP di Bank Kaltim

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui Direktur Layanan melakukan sosialisasi KPRS  FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan bimbingan teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) di Bank Kaltim pada hari Rabu (27/9). Turut tampil sebagai narasumber Benget Irfan, Koordinator Bapertarum PNS.

Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh Direktur Kredit Bank Kaltim, Pemimpin Divisi UMKM dan KOnsumer Bank Kaltim, Kopri Unit Setda, Pokja PKO Provinsi Kaltim, Kepala BKD, Kepala cabang Askrida dan Ketua DPD Apersi serta perwakilan pengembang lainnya, Direktur Layanan PPDPP, Saraswati  menyampaikan tentang KPRS FLPP. “Program pemerintah ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah yang layak huni dengan harga terjangkau,” ujarnya menjelaskan.

KPR Sejahtera FLPP hadir untuk membantu masyarakat dalam pemilikan rumah yang layak huni dengan menawarkan suku bunga yang rendah, hanya 5%, jangka waktu cicilan maksimal 20 tahun, angsuran terjangkau, bebas premi asuransi, bebas PPn dan harga rumah ditentukan oleh pemerintah.

Persyaratan untuk bisa mendapatkan fasilitas KPR Sejahtera FLPP ini adalah bagi MBR yang memiliki penghasilan maksimal Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun, belum memiliki rumah, memiliki KTP, belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah serta memiliki NPWP dan SPT.

Selain melakukan sosialisasi, Kepala Divisi Kerjasama, Ummi Hardinajati juga melakukan bimbingan teknis pelaksanaan PKO kepada Divisi Kredit dan cabang-cabang Bank Kaltim sebagai upaya untuk percepatan penyaluran dana FLPP.