SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Adakan Uji Materi Penurunan Porsi Dalam Rangka Penurunan Beban Fiskal

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan tanggal 12 April 2018 tentang Penurunan Beban Fiskal dalam KPR Program FLPP, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sedang menfinalisasi Rancangan Keputusan Menteri tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. Untuk itu diadakan acara “Uji Materi Penurunan Porsi Dalam Rangka Penurunan Beban Fiskal” yang diadakan pada hari Rabu (9/5) di Hotel Ramada, Bali.

Dalam sambutan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan yang dibacakan oleh Direktur Perencanaan Ditjen Pembiayaan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto disampaikan bahwa dana FLPP yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) disalurkan melalui bank pelaksana, dengan porsi pendanaan yang disediakan oleh bank pelaksana sebesar 10% sebagai pendamping dana APBN sebesar 90%. Pembagian porsi dana tersebut tidak lain agar pemerintah dapat menentukan kemudahan- kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat seperti penentuan batas harga jual, bunga kredit dan lain – lain.

Dengan berjalannya waktu, pemberlakuan porsi yang ditanggung oleh Pemerintah berpengaruh terhadap beban fiskal, sehingga perlu diatur kembali pembagian porsi antara pemerintah dan bank pelaksana untuk meringankan APBN.

Tentunya semangat pemberian kemudahan kepada MBR dalam kepemilikan rumah terus dilanjutkan, yaitu dengan tingkat lending rate yang tetap 5%, rumah yang kita bangun akan dapat menjadi lebih banyak apabila porsi pemerintah yang semula 90% dapat diturunkan menjadi 75%. Artinya, beban Fiskal Pemerintah menjadi dapat turun. Bahkan Menteri Keuangan sudah memberikan dukungannya melalui surat nomor S-162/MK.6/2018, tanggal 12 April 2018, perihal Penurunan Beban Fiskal dalam KPR Program FLPP dan SSB.

“Diharapkan pada momen ini pembahasan penurunan porsi dilaksanakan yang hasilnya untuk segera menjadi bahan finalisasi Keputusan Menteri PUPR tentang Proporsi Pendanaan Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera,” ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan yang dibacakan.

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan direksi lainnya, Direktur Utama PT SMF , perwakilan dari Kementerian Keuangan dan 25 Bank Pelaksana FLPP.

Dalam kesempatan yang sama, dibahas tentang simulasi perhitungan porsi KPR Sejahtera yang disampaikan oleh Direktur Operasinal PT. IBPA , Wahyu Trenggono dan juga membahas isi perjanjian kerja sama tripartid antara PPDPP, SMF dan Bank Pelaksana.