SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Akan Keluarkan Rating Perumahan Subsidi

Jakarta–Pemerintah melalui Program Satu Juta Rumah berupaya meningkatkan ketersediaan rumah dan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi yang dibangun, salah satunya akan dilakukan rating kualitas perumahan subsidi dengan menjadikan perumahan MBR terbaik sebagai benchmark tertinggi penilaian.

Pemberlakuan rating tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian PUPR bersama para bank penyalur subsidi, pengembang dan stakeholder lainnya dan sudah dalam tahapan final.

“Kementerian PUPR sebagai regulator bertanggung jawab memastikan kualitas perumahan bersubsidi karena ada uang rakyat yang digunakan disana. Tetapi saya juga harus pastikan aturan ini bisa diimplementasikan, untuk itu dibutuhkan diskusi yang matang dengan melibatkan semua pihak,” ujar Menteri Basuki dalam sebuah talkshow baru-baru ini.

Menteri Basuki menyatakan, bila nanti pengembang tidak mematuhi standar kualitas pembangunan rumah bersubsidi yang telah ditetapkan maka Bank penyalur KPR subsidi tidak akan mencairkan dana subsidi dari pemerintah kepada pengembang tersebut.

Ditambahkannya program perumahan pemerintah tidak hanya bertujuan tersedianya hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dari penghuninya. Oleh karenanya Kementerian PUPR juga memberikan bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) seperti jalan lingkungan, jaringan air minum dan drainase.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Maryono menyatakan, pemerintah telah menetapkan suatu standar rumah layak huni sehingga pihak bank selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke lapangan sebelum mencairkan dana subsidi rumah dari pemerintah.

“Kita selalu periksa terlebih dulu apakah kualitasnya sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, namun untuk peningkatan kualitas rumah bersubsidi memang diperlukan _benchmark_ rating tersebut,” kata Maryono.

Sementara itu terkait kemudahan perizinan, terbitnya Permendagri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi MBR di Daerah mampu mendorong Pemda melakukan penyederhanaan perizinan dengan cara penghapusan, percepatan waktu dan penggabungan perijinan.

“Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada kita semua bahwa persaingan saat ini bukan yang besar mengalahkan yang kecil, namun yang lebih cepat mengalahkan yang lambat. Oleh karena itu perizinan perumahan tidak lagi hitungan bulan atau hari, namun sudah ada yang 3 jam selesai seperti di Kota Pontianak,” jelas Menteri Basuki.

Penghapusan perizinan tersebut diantaranya izin amdal bagi perumahan yang dibangun sesuai dengan zonasi dalam rencana tata ruang, izin lokasi, rekomendasi peil banjir, izin cut and fill dan analisa lalu lintas.

Kemudian penggabungan perizinan antara lain proposal pembangunan perumahan bagi MBR digabung dengan surat pernyataan tidak sengketa jika tanah belum bersertifikat. Sementara percepatan waktu penyelesaian dilakukan terhadap surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pengembang.

Capaian Program Satu Juta Rumah

Realisasi Program Satu Juta Rumah hingga September 2017 sudah mencapai 623.344 unit, terdiri dari rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 518.694 unit dan Non MBR 104.650 unit. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarief Burhanudin mengatakan sejak Program Satu Juta Rumah mulai dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, jumlah rumah yang berhasil dibangun terus meningkat setiap tahunnya.

Melalui program ini, Pemerintah melalui Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian lainya mengajak Pemerintah Daerah, Pengembang, Perbankan dan pemangku kepentingan lainnya bekerjasama mengurangi angka kekurangan kebutuhan rumah (backlog) perumahan yang saat ini 11,4 juta rumah melalui target penambahan satu juta unit rumah setiap tahunnya.

“Pencapaian hingga bulan September 2017, angkanya sudah lebih tinggi dari capaian tahun 2015 yakni 699.000 unit. Hingga akhir tahun 2017 nanti, rumah yang terbangun ditargetkan lebih banyak dari tahun 2016 yang mencapai 815.000 unit. Kecenderungannya semakin menuju akhir tahun semakin meningkat pencapaiannya,” jelas Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sjarief Burhanuddin dalam acara jumpa pers dengan tema Dukungan Pemerintah Dalam Percepatan Realisasi Program Satu Juta Rumah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Sementara itu subisidi perumahan yang disalurkan melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, sampai dengan bulan Agustus ini, yakni subsidi berupa program KPR-FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) telah disalurkan bagi 8.014 unit rumah, SSB (Subsidi Selisih Bunga) bagi 46.757 unit dan SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) sebesar 55.586 unit. (Jay)/ Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR