Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Kementerian PUPR Bangun 105 Rumah Khusus di Kendari

Kendari – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membangun 105 unit rumah khusus (rusus) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun ini. Rumah khusus tersebut diperuntukkan bagi para nelayan serta relokasi masyarakat yang tinggal di Taman Hutan Rakyat Nipa-nipa di wilayah tersebut.

Kepala Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Dinas PU Provinsi Sultra, Hujurat mengatakan bahwa pembangunan rusus bagi nelayan dan masyarakat berpenghasilan rendah di Kendari ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Satu Juta Rumah.

Hujurat menyampaikan, lokasi pembangunan rusus tersebut terletak di Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan luas bangunan 5,5 x 7,5 meter tiap unitnya dan ditargetkan selesai pada November 2016. “Rumah khusus tersebut dibangun sebanyak 105 unit di atas lahan 4,5 hektar,” ujarnya saat meninjau lokasi pembangunan rumah khusus di Kendari, kemarin.

Ia menjelaskan bahwa dalam membangun rusus tersebut, menghabiskan dana sekitar Rp 150 juta per unitnya. Fasilitas yang disediakan pemerintah melalui Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR pun sangat lengkap mulai dari prasarana, sarana dan utilitas seperti jalan, saluran listrik, air dan sanitasinya sudah ada. “Masyarakat tinggal masuk saja karena fasilitasnya nanti sudah lengkap,” katanya.

Untuk mengelola rusus ini, kata Hujurat, pihaknya akan bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk menetapkan siapa saja masyarakat yang berhak tinggal di rusus ini. Sebab masyarakat tidak dipungut biaya sepeser pun jika ingin tinggal di sini.

Rumah khusus ini nantinya akan dikelola oleh masyarakat sendiri bersama Pemkot Kendari. Masyarakat juga diharapkan bisa menabung untuk bisa mempunyai rumah sendiri. Jadi jika masyarakat sudah mampu membeli rumah sendiri maka rumah khusus dari pemerintah ini bisa dialihkan kepada masyarakat yang belum mempunyai rumah.

“Tapi listriknya ya tetap bayar sendiri. Jadi rusus ini akan dikelola oleh masyarakat dan pemda, sehingga jika masyarakat sudah mampu atau bisa memiliki rumah sendiri maka mereka dipersilakan pindah ke rumahnya sendiri,” tambahnya.

Rumah Untuk PNS

Sementara itu secara terpisah, Walikota Kendari Asrun di sela-sela Pameran Rumah Rakyat 2016 di GOR Pemuda Bahteramas, Kendari menyampaikan bahwa Pemkot Kendari menyediakan lahan seluas 800 hektar di daerah Nanga-nanga sebagai lokasi pembangunan rumah para pegawai negeri sipil (PNS). “Tidak semua PNS itu mampu membeli dan memiliki rumah yang layak. Untuk itu kami telah menyediakan lahan seluas 800 hektar untuk perumahan PNS di Kota Kendari di daerah Nanga-nanga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dari pendataan yang telah dilakukan oleh Pemkot Kendari, di Kota Kendari kekurangan 11.000 unit rumah untuk masyarakat kurang mampu.

Kepala Dinas PU Provinsi Sultra, La Ode Muhammad Saidin menerangkan, lahan yang akan digunakan untuk perumahan PNS adalah milik Pemkot Kendari. Untuk tiap satu unit luas tanahnya mencapai 300 meter persegi atau 15 x 20 meter.

“Kami sudah undang para pengembang lokal untuk membangun perumahan tersebut. Karena lahan yang digunakan adalah milik Pemkot Kendari maka harga jual rumahnya nanti bisa lebih murah yakni Rp 60 juta per unit sehingga para PNS bisa lebih mudah mengangsur KPR-nya,” katanya. (Ris/Kompu Ditjen Penyediaan Perumahan)