Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Dorong BPD Tingkatkan Penyaluran KPR Bersubsidi Bagi MBR

Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk lebih banyak lagi menyalurkan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerahnya. Hal ini diperlukan karena sejak digulirkannya KPR Subsidi FLPP dari tahun 2010 hingga 2016, kemampuan penyaluran BPD baru 1,2% dari total KPR FLPP.

Tantangan BPD dalam penyaluran KPR diantaranya harus bersaing dengan bank umum nasional yang telah lama menyalurkan KPR. Selain itu tantangan lainnya adalah kemampuan pengelolaan dana jangka panjang karena keterbatasan sumber dana jangka panjang yang dimiliki BPD.

Untuk meningkatkan kapasitas BPD dalam penyaluran KPR, Kementerian PUPR bekerjasama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) menyerahkan Standar Operasi Prosedur (SOP) KPR BPD SMF dan SOP Kredit Modal Kerja – Konstruksi Perumahan SMF (KMK KP SMF) kepada 25 BPD, di Jakarta Senin (7/8).  Penyerahan SOP tersebut diikuti dengan penandatanganan komitmen melaksanakan SOP tersebut oleh masing-masing perwakilan BPD, diikuti dengan diskusi kebijakan perumahan serta strategi implementasinya.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan bahwa adanya kedua SOP tersebut akan berdampak pada kemudahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan KPR FLPP karena para calon kreditur cukup datang ke BPD setempat untuk mengajukan permohonan kredit tanpa harus ke kota besar. Permintaan rumah MBR dengan penghasilan maksimum Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun dinilai masih tinggi.

Pada tahun 2017, dana bantuan pembiayaan perumahan dialokasikan sebesar Rp 3,1  triliun untuk KPR FLPP bagi 40.000 unit dari DIPA APBN-P TA 2017 dan Rp 1,4 triliun dari pengembalian pokok KPR FLPP. Kemudian juga dialokasikan Rp 615 miliar bagi pembiayaan 239 ribu unit rumah melalui KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan sebesar RP 1,1 Triliun untuk membiayai sebanyak 279 ribu unit rumah melalui Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Dengan demikian, percepatan penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan melalui BPD sebagai entitas pembiayaan perumahan yang tersebar sampai pelosok daerah dipandang perlu.

Dengan keterlibatan PT. SMF sebagai lembaga pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi dan pembiayaan, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyaluran KPR dan KMK-KP oleh BPD. SMF sendiri sejak tahun 2005 telah mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR hingga 30 Juni 2017 yang secara kumulatif mencapai Rp 32,64 triliun dimana Rp 2,04 triliun disalurkan melalui BPD.
Selain itu melalui SOP tersebut, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR juga dapat melakukan pengawasan pekerjaan para pengembang dalam membangun rumah, lokasi pembangunan, dan kesesuaian terhadap standar kelayakan rumah. “Kedepannya para pengembang perumahan harus melengkapi rumah yang dibangun dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sehingga konsumen tidak dirugikan,” katanya.

Namun jika Pemda tersebut belum mampu menerbitkan SLF maka Ditjen Pembiayaan Perumahan akan mengirimkan tim untuk melakukan survei lapangan dan melihat kondisi bangunan sebagai acuan mengeluarkan rekomendasi SLF. Turut hadir Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dan Ketua Asbanda Kresno Sediarsi yang juga merupakan Direktur Utama Bank DKI Jakarta (*)