SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

e-FLPP Kementerian PUPR Terima Penghargaan TOP 99 Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik 2018

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penganugerahan piagam penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pada hari Rabu (19/9) malam di Hotel Shangrila, Surabaya atas inovasi e-FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan berbasis elektronik) sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB nomor 25 tahun 2018 tentang Penetapan Top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2018. Piagam penghargaan ini diterima oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti didampingi oleh Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono dan Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan.

Layanan e-FLPP itu sendiri merupakan terobosan inovatif yang dilakukan oleh PPDPP, unit kerja di Lingkungan Kementerian PUPR  untuk mengatasi permasalahan dalam proses FLPP yang sebelumnya dilakukan secara manual. Cara menual memiliki kelemahan antara data yang disampaikan tidak lengkap/tidak sesuai, proses pengujian memakan waktu lama, pengecekan data debitur kurang akurat, proses antrian pengujian data tidak tertib dan keamanan yang tidak terjamin. Dampaknya mengakibatkan proses pencairan dana menjadi melambat, kurang menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, kurang efisien dari sisi waktu dan biaya serta berujung pada pelayanan yang tidak prima.

Dengan hadirnya e-FLPP mampu mempercepat penyaluran dana FLPP dengan waktu pencairan maksimal 7 hari kerja menjadi hanya 3 hari kerja, dengan catatan dokumen pencairan sudah lengkap dan benar.Selain itu sistem ini juga mampu meningkatkan akurasi penerima manfaat KPR FLPP karena sistem e-FLPP terhubung langsung dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sehingga meminimalisir penggunaan KTP palsu. Untuk meningkatkan keamanan datasistem e-FLPP telah bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara yang sekarang dikenal dengan Balai Siber dan Sandi Negara. Sistem ini kini telah digunakan oelh 43 Bank Pelaksana FLPP.

e-FLPP merupakan salah satu dari Inovasi terpilih yang terdiri dari 16 inovasi dari 11 kementerian, 10 inovasi dari lima lembaga, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sementara, provinsi menyumbangkan 18 inovasi dari 13 pemerintah provinsi. Sedangkan kabupaten ada 39 inovasi dari 32 pemkab, serta 16 inovasi dari 12 pemkot.

Dalam sambutannya, Menteri PAN RB, Syafruddin menyatakan bahwa Pemerintah terus mendorong inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional diangkat dan dijadikan program nasional.

Pada yang kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti menyatakan rasa bangganya atas terpilihnya e-FLPP dalam salah satu Top 99 Inovasi pelayanan publik yang dikelola oleh PPDPP. “Kementerian PUPR akan terus mendorong terobosan-terobosan inovasi pelayanan publik di setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujarnya optimis. Salah satunya menurut Lana, melalui kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Biro Komunikasi Publik untuk seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PAN RB juga melaunching International Public Service (IPS) Forum yang akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7-8 November 2018. IPS Forum adalah wadah utuk berinteraksi bagi para pemangku kepentingan, pengelola, dan pengguna jasa pelayanan publik. Tujuannya, untuk menciptakan, memperluas, dan menggerakkan partisipasi publik. Para inovator pelayanan publik akan mendapat kesempatan untuk memperkenalkan dan memamerkan inovasi yang telah mereka laksanakan. “Dalam even internasional itu, kita dapat mempromosikan kemajuan pelayanan publik Indonesia kepada dunia internasional. Pada saat ini juga akan diumumkan Top 40 inovasi pelayanan publik,” pungkasnya.

Selain dihadiri para pemimpin daerah, kepala instansi, dan inovator, acara ini juga dihadiri perwakilan dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  (GIZ). Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Pelayanan PUblik Diah Natalisa, serta Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja. (Humas PPDPP)