SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Dukung REI Tingkatkan Kompetensi Pengembang

BANJARMASIN – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mendukung asosiasi pengembang RealEstat Indonesia (REI) untuk mewujudkan profesionalisme dan kompetensi pelaku pembangunan perumahan.

“Kami berharap para pengembang yang tergabung dalam REI bisa  menambah wawasan, profesionalisme dan kompetensi dalam melaksanakan pembangunan perumahan,”ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial, Dadang Rukmana yang hadir mewakili Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat membuka kegiatan Short Course Pembangunan Perumahan Layak Huni yang diselenggarakan oleh DPD REI Kalimantan Selatan di Hotel Rattan Inn, Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Pada kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari mulai Selasa – Rabu tanggal 9-10 Januari 2018 lalu, tampak hadir sebagai peserta adalah para pengembang yang tergabung dalam DPD REI Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan dari BTN Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan dari DPP REI. Adapun materi yang disampaikan meliputi pembekalan terkait kode etik organisasi, regulasi perumahan, persiapan dan perhitungan kelayakan proyek, perpajakan perumahan, marketing dan diakhiri dengan studi kasus.

Menurut Dadang, pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada DPP REI yang telah menyelenggarakan pendidikan ini agar pengembang khususnya pengembang-pengembang baru yang mengikutinya dapat bertambah wawasan dan kompetensinya. Kegiatan short course tersebut juga sebagai upaya untuk meningkatkan level kompetensi dan capacity building pengembang REI Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dalam mendukung pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di Indonesia.

“Kompetensi dan profesionalisme pengembang patut dikedepankan mengingat dinamika dan tantangan penyelenggaraan perumahan bagi MBR saat ini lebih kompetitif. Oleh karena itu selain harus bersikap lebih responsif, seluruh pengembang juga harus terus meningkatkan kompetensi diri,” lanjutnya.

Ketua DPD REI Kalimantan Selatan, Royzani Syahril dalam laporan pembukaanya menyampaikan, acara ini merupakan respon atas kebijakan pemerintah pusat yang ingin memperbaiki tata kelola penyaluran KPR bersubsidi melalui program registrasi dan sertifikasi pengembang.

Acara tersebut juga dimaksudkan untuk membekali wawasan dan pengetahuan pengembang REI terkait tata cara dan kebijakan pembangunan rumah bersubsiditerkait Program Satu Juta Rumah. Setiap pengembang nantinya diharapkan mengaplikasikan wawasan yang telah didapat untuk mendukung percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami ingin setiap pengembang mengetahui dasar pengetahuan dan kode etik pengembang rumah bersubsidi sehingga nantinya dapat berpartisipasi menjadi pengembang rumah bersubsidi serta mensukseskan Program Satu Juta Rumah,” ujarnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP REI Ir Priyadi. Dirinya menyampaikan acara ini merupakan forum bagi seluruh anggota REI Kalimantan Selatan untuk dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam membangun rumah bersubsidi bagi MBR.

“Saya harapkan acara ini dapat menjadi ajang transfer of knowledge sehingga setiap pengembang dapat memiliki pemahaman yang sama. Pengembang di Kalimantan Selatan  harus memanfaatkan acara ini sebaik-baiknya dan mempraktekkannya di dunia usaha,” harapnya.(Ristyan/ Komunikasi Publik Ditjen penyediaan Perumahan kementerian PUPR)