Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Luncurkan Situs Layanan Konsultasi Investasi Infrastruktur

Jakarta — Dalam rangka mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing di era teknologi digital, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meluncurkan layanan informasi investasi infrastruktur berbasis web bernama LintasPUPR yang dapat diakses dengan link http://lintas.pu.go.id.

Acara peluncuran tersebut secara simbolis ditandai dengan penekanan tombol layar sentuh oleh Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti didampingi Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib serta Direktur Bina Investasi Infrstruktur Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Masrianto, di Hotel Gran Mahakam Jakarta, Kamis (31/8/2017). Selain acara peluncuran juga digelar Seminar dengan tema Digital Era Soft Launching dan Seminar Layanan Konsultasi Investasi Infrastruktur Bidang PUPR dan peluncuran buku Urgensi Transformasi PPP Indonesia.

Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, saat ini Indonesia  memasuki era keterbukaan  dan kompetisi dimana keduanya memiliki karakter yang sama yang menuntut kita bekerja dengan lebih keras, bergerak lebih cepat, serta bertindak lebih tepat. “Era keterbukaan dan kompetisi itu tentunya telah hadir dalam bentuk layanan informasi dan konsultasi berbasis aplikasi,”katanya.

“Layanan konsultasi investasi yang bisa diakses melalui URL http://lintas.pu.go.id ini, diharapkan dapat meningkatkan minat swasta untuk mau ikut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur khususnya bidang PUPR,” tambahnya.

LintasPUPR menjadi terbosan sekaligus inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik, menekan biaya transaksi proyek skema KPBU, mengurangi asimeteris informasi dan penyediaan infrastruktur skema KPBU serta membangun kepercayaan publik. “Saat ini teknologi digital membuat era keterbukaan dan kompetisi berlangsung semakin ketat. Kondisi ini membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus bisa bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat dan bertindak lebih tepat,” ungkapnya.

Kehadiran LintasPUPR bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada di dunia investasi tanah air yang akan meningkatkan partisipasi investasi dari sektor swasta. Dia juga menyebut bahwa adalah hal wajar apabila para pelaku bisnis lebih berminat investasi pada sektor yang dapat memberikan informasi proyek yang akurat kepada mereka. “Di era keterbukaan informasi ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasai untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk menariik investor yang tertarik untuk mengetahui tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU,” ujarnya.
Anita juga mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah sebenarnya membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.915 triliun. Namun, kemampuan pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran 67 persen atau sebesar Rp 1.289 triliun sehingga terjadi gap sebesar Rp 626 triliun. “Pada periode 2015-2016 total investasi dari KPBU sudah mencapai Rp 200 triliun yang sebagian besar invetasinya berada pada sektor jalan tol sehingga saat ini masih ada gap sekitar Rp 400 triliun lagi yang diharapkan dari skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP),” imbuhnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 terkait Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kementerian PUPR mengerjakan 69 proyek jalan tol, 5 proyek jalan nasional non tol, program satu juta rumah, 8 proyek sistem penyediaan air minum, 1 proyek intrastruktur air limbah komunal, 3 proyek Pembangunan Pos Lintas batas Negara (PLBN), 54 bendungan, dan 7 proyek irigasi.

Sementara Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib mengatakan, peluncuran LintasPUPR menjadi sebuah terobosan sekaligus inovasi dalam peningkatan pelayanan publik yang akan menurunkan biaya transaksi proyek skema KPBU, mengurangi asimetris informasi dan penyediaan infrastruktur skema KPBU, serta membangun kepercayaan publik.

Sedangkan manfaat dari layanan dan konsultasi investasi tersebut antara lain, menyediakan informasi-informasi terbaru mengenai proyek dan regulasi terkait investasi infrastruktur Bidang PUPR secara langsung sehingga para calon investor baik nasional maupun internasional dapat mengaksesnya kapan saja, dari mana saja, serta pada perangkat apapun (anywhere, anytime, any devices).

Selain itu diselelenggarakan pula seminar urgensi transformasi tata kelola layanan konsultasi investasi bidang PUPR di era digital dengan menghadirkan narasumber  Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Kelembagaan dan tata Laksana, Kementerian PAN RB Rini Widyantini, Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Informasi Publik Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI Erfi Muthmainah serta Chief of Business Development PT. Astratel Nusantara Krist Ade Sudiyono. (Iwn)/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR