SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Mendapat Penghargaan Kategori Kementerian Dengan Keterbukaan Informasi Badan Publik Menuju Informatif Tahun 2018

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan penghargaan kategori Kementerian dengan keterbukaan informasi badan publik menuju informatif tahun 2018, yang di saksikan secara langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, pada Senin (5/11/18).

Wakil pesiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan, Sejak 20 tahun yang lalu setelah era reformasi terdapat 3 hal penting yang menjadi prinsip utama keterbukaan informasi kinerja pemerintah kepada publik. Pertama, negara yang sebelumnya menganut sistem demokrasi otoriter berubah menjadi sistem demokrasi terbuka. Kedua sebelumnya dari sentraliasi berubah menjadi sistem otonomi. Yang ketiga, kebebasan pers yang dikontrol.

“Sehingga dari ketiga hal tersebut yang menjadi penggerak sistem informasi secara terbuka kepada publik, kemudian disesuaikan oleh teknologi yang semakin berkembang dalam menyajikan informasi untuk menjadi lebih mudah diakses,” kata Wapres Jusuf Kalla pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan, dengan penyajian informasi yang mudah diakses melalui teknologi juga tidak akan memunculkan tertutupnya suatu informasi. Ketika semua di proses secara digital, semakin menghasilkan informasi yang dilakukan maupun tidak dilakukan untuk mudah diketahui oleh masyarakat.

Wapres Jusuf Kalla menambahkan, dengan diberikannya penghargaan ini kepada seluruh Kementerian/Lemabaga baik pusat dan daerah merupakan suatu apresiasi kinerja atas penginformasian yang diberikan kepada publik karena sudah dilakukan secara baik. “Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem pengawasan terbanyak. Sehingga memang diperlukan suatu keterbukaan kepada publik, supaya pengelolaan informasi yang dilakukan instansi pemerintah maupun lembaga semakin mudah untuk diterima masyarakat,” tambah Jusuf Kalla.

Wapres Jusuf Kalla mengucapkan selamat kepada semua Kementerian/Lembaga yang berada di pusat maupun daerah atas penghargaan keterbukaan informasi badan publik yang diterima. Kepada generasi yang ada hingga saat ini, penghargaan ini menentukan partisipasi yang datang dari masyarakat, hal itu menunjukkan masyarakat butuh informasi yang benar, dan nantinya setiap informasi yang baru harus dikoreksi terlebih dahulu sebelum di informasikan kepada masyarakat.

Sementara Ketua Komisi Indonesia Pusat Gede Narayana menambahkan,  keterbukaan informasi publik di Indonesia merupakan pekerjaan bersama dengan merekatkan dasar hukum dan dorongan yang lebih besar. “Ini merupakan tujuan penting dalam menjadikan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan negara yang baik dan bersih,” kata Gede.

Dari kategori terhadap 10 kementerian dengan keterbukaan informasi badan publik menuju informatif tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia untuk setiap Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia, Kementerian PUPR menempati urutan ke-5 diantara kementerian lainnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PUPR, Luthfiel Anam Achmad mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menerima penghargaan mengatakan, penghargaan keterbukaan informasi badan publik yang didapat oleh Kementerian PUPR menempati urutan ke-5 menuju interaktif yang terbagi setiap kategorinya yaituinteraktif, menuju interaktif, sudah interaktif, cukup interaktif dan kurang interaktif.

“Hal ini merupakan penghargaan yang ketiga didapat, dari sebelumnya juga telah didapatkan pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 ini juga mendapatkan penghargaan kembali. Sesuai point pencapaiannya dengan angka penilaian 80 sampai 89,9 sehingga juga merupakan penghargaan yang terbaik kita dapatkan ,” kata Luthfiel.

Luthfiel menambahkan dengan tuntutan dan penilaian di setiap kompetisi yang semakin ketat, menjadi perhatian khusus komunikasi publik untuk menjadi komando penggerak setiap unit organisasi di Kementerian PUPR dalam pelaksanaan informasi untuk masyarakat kedepannya agar menjadi semakin lebih baik. (Dms)