Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Menerima Opini WTP Dengan Penuh Tanggung Jawab

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit menyeluruh yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun Anggaran (TA) 2016. Hasil audit diserahkan oleh Anggota IV BPK RI Rizal Djalil dan diterima secara langsunh oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (30/5).

Menteri Basuki mengatakan bahwa opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR 2016, harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras, akuntabel dan profesional di tahun-tahun berikutnya, terutama dalam mengelola keuangan negara yang diamanahkan untuk pembangunan infrastruktur PUPR. Pemberian opini atas laporan keuangan merupakan salah satu tolak ukur kualitas pertanggungjawaban keuangan Kementerian/Lembaga.

Pemberian opini tersebut didasarkan pada kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, serta penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Kementerian PUPR. “Kami dengan penuh tanggung jawab menerima hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2016. Opini WTP ini merupakan bentuk apresiasi atau kepercayaan dari BPK terhadap tata kelola keuangan pada Kementerian PUPR. Tanggung jawab kami selanjutnya adalah menindaklanjuti semua rekomendasi dari hasil audit BPK,” ujar Menteri Basuki.

Ditambahkannya, menyusun laporan keuangan yang benar merupakan sebuah kewajiban. “Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah membimbing kami dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Tugas kami ke depan lebih berat untuk mempertahankan opini WTP,” kata Menteri Basuki.

Anggota IV BPK RI Rizal Djalil menyatakan, salah satu poin yang terbesar dari Laporan Keuangan Kementerian PUPR tahun 2016 adalah keberhasilan dalam melakukan rasionalisasi aset saat terjadi penggabungan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat. Ia menegaskan bahwa semua langkah audit tersebut sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, standar operasi prosedur dan kode etik auditor.

“Kami sudah melakukan audit komprehensif terhadap laporan keuangan Kementerian PUPR, dari level pimpinan hingga pelaksana lapangan. Kami meyakini sudah melakukan proses yang akuntabel dan tidak ada jual beli status, sehingga tidak ada keraguan sedikitpun menetapkan Kementerian PUPR mendapatkan opini WTP . Semua sudah clean and clear,” ujar Rizal.

Rekomendasi BPK Untuk Kementerian PUPR

Pada kesempatan tersebut, Rizal Djalil berpesan kepada Kementerian PUPR untuk terus berupaya meyakinkan publik mengenai manfaat pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah melalui pembangunan infrastruktur dasar yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat seperti penyediaan air bersih, irigasi, embung dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas).

“Saya lihat sendiri pembangunan air baku untuk masyarakat perdesaan di NTT telah memberikan dampak luar biasa terhadap peningkatan derajat kesehatan yang otomatis meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebab persoalan di NTT adalah air, kalau air tersedia maka kehidupan semakin kehidupan baik di NTT,” kata Rizal.

Ia juga menyatakan apresiasinya atas langkah Kementerian PUPR yang membuat program penataan permukiman kumuh yang berdampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar. “Saya melihat sendiri bagaimana salah satu kampung di Kota Jambi yang banyak permasalahan narkoba, begitu kampung itu ditata, ternyata mampu menghilangkan peredaran narkoba di situ, walaupun dari sisi nilai proyek relatif kecil, namun dampaknya besar,” ujarnya.

Dikatakan Rizal, Kementerian PUPR melalui Balitbang juga telah memberikan peran yang besar atas inovasi teknologi di bidang pembangunan infrastruktur. Namun demikian, publikasi perlu lebih diperkuat agar hasil inovasi teknologi tersebut dapat diketahui masyarakat luas. “Kami mendorong semua hasil inovasi Litbang di Kementerian PUPR diregistrasi hak patennya,” ujarnya.

Rizal juga mendukung rencana perluasan kewenangan dan peningkatan kapasitas organisasi dalam bidang pembiayaan, bidang perumahan dan infrastruktur. Terakhir ia juga berpesan kepada Ditjen Bina Marga untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyelaraskan standar jalan nasional yang melintasi kawasan perkotaan.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto , Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib , Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Danis H. Sumadilaga, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan dan sejumlah Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian PUPR. (Jay)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR