SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Minta Pengembang Dukung Pembangunan Kota Baru

JAKARTA – Kementerian PUPR meminta para pengembang baik pengembang besar maupun pengembang kecil untuk mendukung pemerintah dalam membangun kota-kota baru di Indonesia. Keberadaan kota baru yang didukung infrastruktur dan perumahan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya perekonomian bangsa serta pemerataan pembangunan di berbagai bidang.

“Kami (Kementerian PUPR-red) minta komitmen para pengembang besar dan kecil untuk mendukung pembangunan kota-kota baru di Indonesia. Ada sekitar 10 kota baru dan sejumlah daerah lain yang sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR,” ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat membuka Pameran REI Mega Expo di Hall C3 JI Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Khalawi menambahkan, adanya backlog perumahan yang cukup tinggi merupakan salah satu peluang bagi para pengembang untuk meningkatkan pembangunan hunian bagi masyarakat. Sebab, pemerintah tentunya tidak akan mampu memenuhi kebutuhan seluruh rumah bagi masyarakat mengingat anggaran yang terbatas.

Dari jumlah backlog perumahan yang ada di indonesia saat ini, kontribusi hunian yang dibangun oleh pemerintah hanya 20 persen dari yang berasal dari dana APBN. Sedangkan hunian yang berasal dari subsidi seperti KPR FLPP sekitar 30 persen.

“Sisanya sekitar 50 persen diharapkan berasal dari peran swasta melalui perumahan yang dibangun secara formal dari masyarakat lewat pembangunan rumah swadaya,” katanya.

Untuk mendorong penyediaan perumahan bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya keras dengan melaksanakan Program Satu Juta Rumah. Meskipun hingga saat ini target untuk pembangunan rumah sebanyak satu juta unit per tahun belum tercapai, namun upaya itu patut didukung karena kebutuhan rumah juga terus meningkat setiap tahun.

“Kebutuhan rumah per tahun itu 800 ribu sampai satu juta unit per tahun. Kami dorong pengembang, Pemda dan masyarakat serta perbankan untuk mendukung program satu juta rumah ini,” katanya.

Kementerian PUPR, imbuh Khalawi, saat ini juga terus berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga terkait masalah perumahan untuk mendorong kemudahan perijinan di daerah. Selain itu, pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pun sedang diupayakan agar peran sektor swasta dalam pemenuhan rumah pun bisa ditingkatkan.

“Kami siap bekerjasama dengan sektor swasta dalam KPBU di bidang perumahan. Bisa saja swasta memanfaatkan tanah-tanah milik pemerintah untuk pembangunan rumah atau bisa juga swasta murni yang membangun dan pemerintah mendukung lewat pembangunan infrastrukturnya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia Soelaeman Soemawinata mengungkapkan, para pengembang yang tergabung dalam asosiasi REI siap mendukung pembangunan kota baru yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Salah satunya dengan mendorong pembangunan hunian vertikal sehingga hunian untuk masyarakat bisa terpenuhi dan pemanfaatan lahan juga lebih efisien.

“Pengembang perumahan yang jadi anggota REI saat ini 5.200 pengembang. Sebanyak 4.000 bergerak di pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya 1.200 pengembang membangun rumah komersial untuk non MBR maupun apartemen dan ritel lainnya. Kami siap membantu pemerintah,” katanya.

Salah satu upaya REI untuk mengenalkan produk hunian kepada masyarakat adalah melalui pameran perumahan seperti REI Mega Expo di JI Expo Kemayoran ini. Pameran property REI Mega Expo yang dilaksanakan selama 11 hari mulai 19 – 29 April 2018 menampilkan rumah-rumah hasil pembangunan yang dilakukan oleh sejumlah pengembang besar di Indonesia mulai dari harga ratusan juta sampai milyaran rupiah.

“REI selalu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan properti di Indonesia Bisa dikatakan bahwa kemakmuran suatu bangsa bisa dilihat dari pertumbuhan propertinya,” katanya. (Ris/ Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)