Kementerian PUPR Optimalisasikan Peran Bank Pelaksana KPR FLPP

Untuk mensinergikan pencapaian Program Satu Juta rumah dan mendorong peningkatan kinerja Bank Pelaksana dalam menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta lebih mengedukasi masyarakat mengenai Program KPR Sejahtera FLPP maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melaksanakan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan 25 Bank Pelaksana Tentang Penyaluran Dana FLPP melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2019 pada hari Jumat, 21 Desember 2018 di Gedung Auditorium Kementerian PUPR.

Bank Pelaksana yang menandatangani PKO pada hari ini adalah 25 bank yang telah mencapai realisasi penyaluran FLPP tahun 2018 minimal 100 unit dan capaian target tahun 2018 terhadap Addendum PKO yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2018 minimal 70%. Terdiri dari 4 Bank Umum Nasional, 2 Bank Umum Syariah dan 13 Bank Pembangunan Daerah, serta 6 Bank Pembangunan Daerah Syariah. Bank Pelaksana tersebut adalah 1. Bank BTN, 2. Bank BRIS, 3. Bank BNI, 4. Bank Papua, 5. Bank Sumut Syariah, 6. Bank BJB Syariah, 7. Bank BJB, 8. Bank Sumut, 9. Bank Kalbar, 10. Bank Mandiri, 11. Bank BRI, 12. Bank Sultra, 13. Bank Sulselbar, 14. Bank Sumselbabel, 15. Bank Sulsebar Syariah, 16. Bank NTT, 17. Bank BTN Syariah, 18. Bank Jambi, 19. Bank Jatim, 20. Bank Jatim Syariah, 21. Bank Nagari, 22. Bank Sumselbabel Syariah, 23. Bank Kalteng, 24. Bank Kalsel dan 25. Bank Kalsel Syariah

Sedangkan Bank Pelaksana yang tidak memenuhi target kriteria capaian target tahun 2018 terhadap addendum PKO dan masih berminat untuk menjadi Bank Penyalur FLPP, maka BLU PPDPP akan melakukan assessment terlebih dahulu yang akan dilaksanakan pada bulan Januari – Maret 2019. Berdasarkan hasil assessment tersebut, Bank Pelaksana yang dinyatakan memenuhi persyaratan dapat menandatangani PKO tahun 2019 pada bulan April 2019.

“Dalam PKO yang dilaksanakan pada hari ini, terdapat penyesuaian kuota yang dilakukan terhadap bank pelaksana yang kinerjanya masih rendah ke bank yang mengajukan penambahan kuota. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan yang terbaik dan agar bank hati-hati dalam melakukan perencanaan kuota ke depan dengan memperhatikan kapasitas internal, potensi penawaran dan permintaan dari rumah yang ada,” ujar Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang turut hadir dalam sambutannya menyampaikan agar bank pelaksana memperhatikan mutu bangunan rumah dan pengawasan. “Bank pelaksana harus menjadi pengawas yang lebih baik agar dapat melindungi konsumen,” ujarnya tegas

Dengan telah ditandatanganinya PKO pada hari ini oleh Bank Pelaksana, maka Bank Pelaksana wajib melakukan proses pembiayaan KPR Sejahtera dengan memastikan bahwa pelaku pembangunan yang membangun rumah bersubsidi bagi MBR akan menjamin pemenuhan kelaikan fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan pemeriksaan fisik bangunan rumah dan kelengkapan prasarana sarana dan utilitas umum sebagai bagian dari proses akad kredit.

Dalam kesempatan yang sama, PPDPP juga meluncurkan sistem subsidi checking yang bertujuan memudahkan masyarakat, Bank Pelaksana, pengembang dan stakeholder perumahan dalam melakukan pengecekan terhadap pemanfaatan program KPR subsidi baik FLPP maupun SSB. Sehingga masyarakat maupun Bank Pelaksana dan pengembang dapat mengetahui lebih awal pemanfaatan program subsidi perumahan.

PPDPP merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR melalui koordinasi dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bertugas untuk mengelola dan menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Bank Pelaksana.

PPDPP sebagai lembaga yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana FLPP dari tahun 2010 hingga per 14 Desember 2018 telah menyalurkan dan mengelola dana sebanyak Rp35,76 triliun dengan 566.774 unit rumah. Tahun 2019, PPDPP mendapat alokasi dana sebanyak Rp7,1 triliun terdiri dari alokasi DIPA sebesar Rp5.2 triliun ditambah dengan proyeksi pengembalian pokok senilai Rp1,9 triliun dengan target rumah sebanyak 68.858 unit.