SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Pacu Percepatan Realisasi 11 Kota Baru

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan realisasi 11 Kota Baru di seantero negeri. Ke 11 Kota Baru tersebut, terdiri atas Kota Baru Maja, Kota Baru Pontianak, Kota Baru Sofifi, Kota Baru Tanjung Selor, Kota Baru Palembang, Kota Baru Manado, Kota Baru Makassar, Kota Baru Sorong, Kota Baru Padang, Kota Baru Banjar Baru dan Kota Baru Jayapura.

Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat menjadi nara sumber Real Estate Round Table yang mengambil tema “The Economics of New Towns” di Jakarta, Kamis sore (15/3).

Lebih lanjut Lana mengatakan, guna mewujudkan percepatan tersebut pihaknya telah menyusun 10 Master Plan dan Development Plan (MPDP) Kota Baru serta akan menyusul satu MPDP untuk Kota Baru Jayapura.

Menurutnya, saat ini perkembangan kota berlangsung sangat cepat seiring tingginya jumlah penduduk di perkotaan. Bahkan, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Sehingga, berbagai permasalahan yang dihadapi perkotaan juga semakin kompleks, mulai dari kemacetan, permukiman kumuh, ketersediaan air baku, air bersih, sanitasi, persampahan dan lainnya.

Pengembangan Kota Baru, lanjutnya, merupakan respon atas kenyataan kota eksisting yang tumbuh cepat. Bahkan, menyebabkan kota eksisting itu menjadi tidak layak huni, rawan atas bencana lingkungan maupun sosial.

“Hadirnya konsep pengembangan Kota Baru ini, merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kota yang aman, nyaman dan layak huni,” jelasnya.

Lana juga menyatakan, dukungan pengembangan infrastruktur di Kota Baru sejatinya dapat memfasilitasi realisasi daerah baru, namun juga dapat menghasilkan urban sprawl yang perlu dikendalikan. “Untuk itu kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan yang kuat dan jelas diperlukan setiap tingkat (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,-rd). Hal itu dalam rangka mendukung percepatan proyek pembangunan Kota Baru,” jelasnya.

Dalam proyek Kota Baru, lanjutnya, pemerintah juga perlu lebih kreatif dan inovatif melibatkan investasi sektor swasta. “Terutama untuk mengatasi kendala keuangan,” terangnya. Ia mencontohkan, Kementerian PUPR telah berhasil menjalin kemitraan dengan beberapa pengembang Real Estate untuk pengembangan Kota Baru Maja, yakni Perum Perumnas, PT. Agung Podomoro Land Tbk, kelompok Ciputra dan lainnya, salah satunya untuk menyediakan perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR)

Selain itu, ungkap Lana, aspek perencanaan dan pembangunan Kota Baru juga membutuhkan mekanisme pengelolaan, institusi, dan pendanaan yang layak.

Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber lainnya, yakni Prof. Richard B. Peiser, Guru Besar Desain Universitas Harvard, Huynh The Du, Dosen Kebijakan Publik, Vietnam, Liong Tjung dan Dimitar Angulov, Dosen Universitas Tarumanagara.  Kemudian hadir sebagai penelis Prof. M Daniswara, Handa Sulaiman, Ahmad Djuhara, Soelaeman Soemawinata serta Bernadus Djonoputro. (Ris/InfoBPIW)