SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Selenggarakan Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-109 tahun 2017 dengan tema “Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan Sebagai Wujud Kebangkitan Nasional” yang dikuti segenap PNS dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) di lingkungan Kementerian PUPR, di Lapangan Sapta Taruna, Senin (22/5). Bertindak sebagai Inspektur Upacara Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso, sedangkan bertindak selaku Komandan Upacara adalah Direktur Pengembangan Jaringan SDA Trisasongko Widianto.

Dalam sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang dibacakan Dirjen SDA Imam Santoso mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini telah mencanangkan khusus pada aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Sejak awal, dalam program Nawacita yang disusun pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kallla, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi.

Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

Persoalan pemerataan hampir merupakan masalah bangsa. Bahkan Negara-negara maju pun berkutat dengan isu kesenjangan yang sama. Beberapa bahkan mencatatkan indeks yang lebih tinggi, lebih senjang, dibanding Indonesia.

Namun mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. Kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut.

Pemerintah menurutnya, juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga salah satunya infrastruktur jalan raya. Baru-baru ini Presiden berkenan menjajal langsung jalan Trans- papua yang sudah hampir selesai di bangun. Dari 4.400 kilometer jalan raya Trans-papua, 3.800 kilometer diantaranya telah dibuka.

Pada bagian lain dikatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan disegala sektor. “Disektor kelistrikan misalnya pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik. Pada saat yang sama, kebijakan pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp. 12 triliun, dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, “ ungkapnya.(Iwn)