Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Siap Bangun 3 Rusunawa Untuk ASN Kemenkumham

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan membangun sebanyak tiga tower rumah susun sewa (Rusunawa) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM. Lokasi pembangunan Rusunawa tersebut tersebar di dua lokasi yakni Kota Batam dan Kabupaten Cilacap.

“Kami (Kementerian PUPR-red) siap membangun tiga tower Rusunawa untuk para pegawai Kemenkumham di Batam dan Cilacap,”ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat menerima kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Khalawi menuturkan, para pegawai di Kemenkumham juga layak mendapatkan bantuan Rusunawa dari pemerintah. Selain itu mendukung tugas dan kewajiban mereka di lapangan, adanya Rusunawa juga dapat membantu para pegawai untuk tinggal di hunian yang layak huni.

“Tugas pegawai Kemenkumham cukup berat. Jadi mereka harus mendapat tempat tinggal yang layak huni,” terangnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2017 lalu Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan satu tower Rusunawa untuk ASN Kemenkumham yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Bali. Bangunan setinggi tiga lantai dengan tipe 36 meter persegi tersebut memiliki 47 unit hunian dengan anggaran senilai Rp 14, 6 Milyar.

Untuk tahun 2018 ini, Kementerian PUPR kembali membangun tiga tower Rusunawa untuk para ASN Kemnkumham di dua lokasi. Pertama adalah Rusunawa untuk ASN Kantor Imigrasi Kelas I Kota Batam setinggi 3 lantai tipe 36 kapasitas 42 unit dengan anggaran senilai Rp 13,8 Milyar. Rencananya lokasi pembangunannya berada di Jalan Dang Merdu, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Sedangkan dua Rusunawa lainnya  untuk ASN yang bekerja di Lapas Nusakambangan. Lokasinya di Desa Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Ke dua bangunan Rusunawa tersebut akan  dibangun masing-masing setinggi 3 lantai tipe 36 kapasitas 42 unit senilai Rp 16 M dan 4 lantai tipe 24 dengan kapasitas 50 unit hunian senilai Rp 13,4 M.

Sementara itu, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menuturkan, pihaknya sangat berterimakasih atas perhatian dan bantuan Kementerian PUPR terhadap ASN Kemenkumham. Rusunawa tersebut sangat penting untuk menunjang kinerja para pegawainya. Apalagi lokasi Rusunawa tersebut tidak terlalu jauh dari tempat mereka bekerja nantinya.

Bambang menuturkan, ASN Kantor Imigrasi dan yang bekerja di Lapas Nusakambangan tentunya membutuhkan hunian yang nyaman dan layak huni. Apalagi shift kerja mereka sangat berat dan beresiko tinggi.

“Untuk Rusunawa di Nusakambangan tentunya akan sangat membantu kinerja ASN kami karena Lapas Nusakambangan akan dijadikan Lapas untuk narapidana high risk seperti bandar narkoba dan tahanan teroris. Kami berharap pembangunannya bisa segera terlaksana dengan baik,”harapnya. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR)