SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Targetkan 699 Unit Huntara Rampung Akhir Februari 2019

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana gempa bumi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pada tahap pertama akan dibangun sebanyak 699 unit di 72 lokasi dengan progres hingga 20 Januari 2019, sebanyak 691 unit di 72 lokasi sudah dikerjakan, dimana 217 unit yang tersebar di 30 lokasi sudah selesai.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk mempercepat pembangunan huntara, masing-masing kontraktor dari BUMN Karya akan terus melakukan penambahan tenaga kerja sehingga waktu kerja dapat ditambah hingga malam hari dengan sistem shift. “Huntara yang dibangun dengan model knockdown, dimana 1 unit huntara terdiri dari 12 bilik dimana setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto mengatakan semakin cepat masyarakat bisa menempati huntara semakin baik. Dengan demikian, dapat dilakukan evaluasi kekurangan yang ditemui serta dapat mengetahui jumlah pembangunan huntara yang sesuai kebutuhan. “Huntara yang sudah dibangun dapat menjadi standar bagi pihak-pihak yang ingin membantu dalam penyediaan hunian di Palu, Sigi dan Donggala,” kata Arie.

Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyampaikan dari 217 unit Huntara yang sudah diselesaikan, 26 unit diantaranya sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yakni 10 unit di Kelurahan Silae yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya pada tanggal 17 Desember 2018, serta 16 unit di Kelurahan Duyu yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya dan PT. Hutama Karya pada 15 Januari 2019.

“Dari 26 unit Huntara yang sudah dihuni, sebanyak 221 bilik sudah dihuni oleh 31 Kepala Keluarga (KK) di Silae dan 191 KK di Duyu. Ada 1 unit huntara di Kelurahan Duyu yang dimanfaatkan untuk bangunan Puskesmas pembantu,” kata Iwan.

Pembangunan huntara dikerjakan oleh 7 BUMN Karya dan 11 kontraktor swasta lokal. BUMN Karya yang terlibat PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Waskita Karya, PT. Hutama Karya, PT. Nindya Karya, PT. Brantas Abipraya dan PT. PP.

Iwan Suprijanto mengatakan ditargetkan 699 unit huntara dapat rampung pada akhir Februari 2019. Namun untuk dapat dihuni masih diperlukan waktu tambahan untuk pemasangan sambungan air bersih, listrik oleh PLN, dan sarana prasarana lingkungan lainnya.

Selanjutnya untuk pembangunan hunian tetap, Gubernur Sulteng telah menandatangani Surat Keputusan mengenai penetapan lokasinya yakni di Kota Palu seluas 360,93 Ha, meliputi di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga seluas 79,3 Ha dan Kelurahan Tondo dan Talise, Kecamatan Mantikulore seluas 481,63 Ha. Kemudian, Kabupaten Sigi seluas 362 Ha yang terletak di Desa Pombewe 201,12 Ha dan Desa Oloboju seluas 160, 88 Ha Kecamatan Sigi Biromaru. Pembangunan hunian tetap akan menggunakan konstruksi tahan gempa.

Selain hunian, pembangunan dan perbaikan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit dan puskesmas juga menggunakan konstruksi tahan gempa sesuai dengan prinsip Build Back Better. Pembangunan RS Undata dan RS Anutapura di Kota Palu akan menjadi pilot project konstruksi bangunan tahan gempa.(Jay)