Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Turut Serta Wujudkan Kampung Sejahtera Di Desa Kohod

Tangerang – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan sejumlah infrastruktur dan fasilitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Kartika Nurani Basuki Hadimuljono berkesempatan untuk mengunjungi sekaligus meresmikan Desa Kohod sebagai Kampung Sejahtera, Rabu (2/8). Kampung Sejahtera merupakan program yang diinisiasi oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja yang menggandeng lintas kementerian, lembaga, instansi, dan didukung pemerintah daerah.

Hadir pada acara tersebut Sekretaris OASE Kabinet Kerja Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, para anggota OASE, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Rina Farida, dan Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan R. Johny Fajar Sofyan Subrata.

Rina mengatakan, “Dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kampung Sejahtera meliputi penyediaan sejumlah infrastruktur dasar dan fasilitas sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti air bersih melalui pembangunan sumur air bersih dan sumur resapan, jalan poros dan jalan lingkungan, dan rumah sehat berupa Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA)”.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun sarana pendukung lain seperti taman sempadan sungai, pembangunan gerbang/gapura Desa Kohod, lapangan bulu tangkis, dan pergola, normalisasi Sungai Cisadane, normalisasi Kali Alar, pembangunan intake dan jaringan transmisi air baku Bojong Renged (wilayah Teluk Naga) dan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Dalam rangka peningkatan kualitas kawasan permukiman di Desa Kohod, Kementerian PUPR juga membangun sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pengadaan tempat sampah dan container, pengembangan SPAM, pembangunan drainase lingkungan. Untuk tahun 2017 ini, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Kampung Pintu Air Desa Kohod tersebut mencapai Rp 1 miliar dan hampir seluruhnya sudah terserap”, tutur Rina.

Biaya pembangunan infrastruktur ini tidaklah murah, untuk itu Rina berharap agar masyarakat ikut serta menjaga dan memelihara infrastruktur yang ada sehingga keberlanjutannya dapat memberikan manfaat untuk generasi selanjutnya.

Desa Kohod merupakan salah satu gambaran desa miskin di Kabupaten Tangerang. Sekitar 60 persen dari 8000 jiwa penduduk desa ini hidup dari bertani dan nelayan. Atas dasar tersebut, Desa Kohod ditetapkan sebagai satu dari tiga desa di Indonesia untuk percontohan Kampung Sejahtera.

Dalam acara tersebut, Ibu Negara dan rombongan juga melakukan kunjungan ke Pos Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Terpadu (Posyandu), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  Cahaya Lestari dan kebun bibit, serta pelayanan IVA Test untuk pemeriksaan dini kanker bagi ibu.

Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Pembangunan RISHA di Kampung Pintu Air, Desa Kohod sebanyak 4 (empat) unit merupakan program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT. Waskita Karya dan PT. Indosemen.  Ke-empat unit RISHA tersebut diserahkan kepada masyarakat yang kondisi rumahnya sudah tidak layak huni.

RISHA merupakan rumah layak huni dan terjangkau yang dibangun secara bertahap dengan konsep knock down terdiri dari komponen seperti kolom, pondasi dan atap. Dalam proses pembangunannya, RISHA tinggal pasang dan menggabungkan panel-panel beton dengan baut. Dengan demikian pembangunan rumah ini dapat diselesaikan dengan waktu jauh lebih cepat yakni sekitar 7 hari untuk 1 unit tipe 36.  RISHA adalah hasil penelitian Balitbang Kementerian PUPR dan telah melalui proses pengembangan sejak 2004, rumah ini telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sementara itu, Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan R. Johny Fajar Sofyan Subrata menyebutkan program BSPS juga dilakukan di Kampung Pintu Air, Desa Kohod. “Di Kohod terdapat 119 unit yang ikut dalam program tersebut, termasuk 19 unit rumah di Kampung Pintu Air”, jelas Johny.

Program BSPS adalah program bantuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat menjadi layak huni baik dari aspek keselamatan, kesehatan, dan kecukupan luasan ruang. Program ini berbasis kelompok masyarakat sehingga masyarakat di beberapa daerah dapat saling membantu untuk menyelesaikan rumahnya.

“Untuk Tahun 2017, secara nasional ditargetkan sebanyak 110.000 unit rumah yang mendapat BSPS. Anggaran yang dibutuhkan mencapat Rp1,9 triliun. Hingga Agustus 2017 progres penyaluran BSPS sudah mencapai 70%. Saat ini sebagian besar masyarakat penerima bantuan sedang melaksanakan konstruksi rumahnya,” ujar Johny. (ind)