Pemangku Kepentingan KPR Sejahtera FLPP Bertemu di Banjarbaru Kalimantan Selatan

Bersama seluruh pemangku kepentingan,  Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR mengadakan pertemuan terkait program rumah subsidi KPR Sejahtera FLPP di Gedung Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang bertempat di jalan Aneka Tambang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Selasa (6/8). Pertemuan yang diselenggarakan setelah selesai kegiatan rutin apel pagi Aparatur Sipil Negeri (ASN) Provinsi Kalsel, secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalsel yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie.

Dalam sambutannya Sekda menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), pihak Perbankan dan Pengembang yang telah berupaya menyelenggarakan perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Rumah merupakan kebutuhan pokok manusia, jika masyarakat memiliki rumah sendiri maka akan ada peningkatan kualitas hidup dengan suasana kebatinan yang berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan tinggal di rumah sewa,” ungkap Haris di sela sambutannya. Ia juga meyakini, fungsi rumah selain sebagai tempat tinggal juga dapat berfungsi sebagai media yang efektif untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahrera, ujarnya lagi.

Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kalsel, kesenjangan hunian perumahan (Back log) di Kalsel masih tergolong tinggi, sebanyak 175.200 keluarga masih menumpang. Angkanya masih 175.200 keluarga, dan ternyata diketahui pula, Back log yang tertinggi di Kalsel berada di Banjarmasin, yaitu ada 46,477 keluarga. Begitu juga kesenjangan hunian bagi Keluarga juga ada di Banjarmasin paling tinggi yakni ada 16.805 keluarga. Bahkan keluarga itu dikatakan yang masih menumpang. “Meski data itu adalah data yang diambil dari 2017, namun memang data itu masih belum jauh bergerak. Karena itu kedepan, setidaknya ini menjadi tantangan sendiri untuk digarap Pemerintah Provinsi dan Kementerian untuk meyempitkan angka itu.” kata Kadis Perkim Pemprov Kalsel, Mur­syidah Aminy, menjelaskan.

Untuk mengatasinya, Pemprov Kalsel mengusulkan ke pusat, melalui Agusny Gunawan, selaku Direktur Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan (PPDPP) karena mengingat stok di 2019 sudah habis. “Karena itu di tahun 2020, kami harapkan perlu ada tambahan 3.000 unit rumah subsidi dan ini yang disampaikan ke pemerintah pusat,” kata Mursidah Aminy, Selasa (6/8).

Menanggapi ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kalsel, Roy Zani Sjachril menjelaskan ini kesempatan yang bagus untuk penyediaan rumah subsidi.
“Ini kesempatan kita untuk membantu pemerintah daerah untuk merumahkan masyarakat yang berpenghasilan rendah di Banua. Terget setiap tahunnya itu 10.000 rumah. Data kami di tahun 2019 ini 9.600 unit rumah dan itu terus bertambah seiring bertambahnya waktu. Apalagi seiring isu perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan Selatan, ” kata dia.

Dia berharap, adanya sinergitas dengan pemerintah daerah dengan pihak swasta di REI ini dapat terjalin. “Karena jika tidak sulit juga. Karena tujuannya untuk masyarakat itu siap huni. Karena itu bukan hanya fisik bangunan saja, tapi juga ada listrik, air yang bisa langsung layak huni,” kata Roy Zani Sjachril.

Dalam pertemuan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman antara PPDPP dengan Pemprov Kalsel terkait penyediaan rumah subsidi bagi MBR. Hadir pula pada pertemuan ini Dewan Pengawas PPDPP yaitu, Mirna Amin dan Arif Setia Budi Cani juga Direktur Keuangan PPDPP, Arief Rahman Hakim sebagai moderator yang memimpin jalannya kegiatan pertemuan ini serta Direktur Utama Bank Kalsel yang tampil sebagai salah satu narasumber.