SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kick off Dan Sosialisasi ISO 9001 Dan ISO 27001 Pada Sistem Database Dan Teknologi Informasi PPDPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) bertempat di Hotel Veranda, Jakarta Selatan pada hari Senin (27/3) melakukan kick off sekaligus Sosialisasi Persiapan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013 pada Sistem Database dan Teknologi Informasi PPDPP, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada sesi pagi kegiatan tersebut, hadir sebagai Narasumber dari Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Intan Rahayu dan dimoderatori oleh Muhammad Nauval. Sesi ini membahas penyusunan Standar dan Kebijakan Keamanan Informasi pada Sistem Database dan Teknologi Informasi PPDPP. Dalam hal ini, sejumlah persiapan dan implementasi telah ditempuh oleh Divisi Database, salah satunya adalah penerapan ketentuan mengenai keamanan informasi sesuai klasifikasi aset informasi pada setiap data dan/atau file digital. Selain itu, SOP Permintaan Data dari Pihak Eksternal PPDPP telah dijalankan, dimana setiap pemohon data atau akses data PPDPP diwajibkan untuk menyampaikan Non-Disclosure Agreement (NDA) atau Confidentiality Agreement (CA), dalam bentuk surat pernyataan dan surat keterangan izin akses/penggunaan data PPDPP.

Selanjutnya pada sesi siang, hadir narasumber dari Perwakilan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR, yaitu Sahroni. Pada sesi ini, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono, hadir bersama Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan, dan Direktur Umum dan Hukum PPDPP, Sri Maharani Dwi Putri, melakukan kick off dan Sosialisasi Persiapan dan Penerapan ISO 9001:2015 dan 27001:2013.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama dan Direktur Operasi telah menandatangani Pakta Komitmen penerapan SMM dan SMKI pada Sistem Database dan Teknologi Informasi PPDPP, sementara Direktur Utama dan Direktur Umum dan Hukum juga telah menandatangani Pakta Komitmen penerapan SMM pada Sistem Rekrutmen Pegawai PPDPP. Sebagai bentuk tindak lanjut komitmen tersebut, PPDPP juga telah menerbitkan SK Direktur Utama terkait Pembentukan Tim Persiapan dan Penerapan untuk masing-masing ISO tersebut.

Diharapkan dengan adanya Kick Off dan Sosialisasi ini, semua pihak terkait di internal PPDPP dapat secara masif bergerak menuju continuous improvement guna mewujudkan Good Corporate Governance, meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas tata administrasi, dan memastikan keamanan informasi dapat dikelola secara profesional oleh PPDPP, sehingga PPDPP dapat melayani MBR dan stakeholders perumahan dengan pelayanan prima.