Komisi III DPRD Prov. Kalsel Kunjungi LPDPP

Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebanyak 25 orang didampingi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan datang berkunjung ke Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) pada hari Jumat (8/11). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi kamparasi/konsultasi ke LPDPP Kementerian PUPRĀ  terkait dengan penyaluran pembiayaan perumahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya Direktur Umum dan Hukum, Monhilal menyampaikan rasa hormat dan apresiasinya kepada DPRD Kalsel atas kunjungannya ke LPDPP. Dijelaskan oleh Monhilal, LPDPP adalah lembaga yang bertugas dalam mengelola dan menyalurkan dana Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). LPDPP yang dulunya bernama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) telah menyalurkan dana FLPP semenjak tahun 2010. Dana yang telah dikelola mencapai Rp43,4 triliun untuk 646.369 unit rumah dari 2010 hingga 31 Oktober 2019 yang disalurkan melalui Bank Pelaksana yang kini berjumlah 39 bank.

FLPP adalah pembiayaan perumahan yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan hingga saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Monhilal juga menyampaikan bahwa pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi perumahan yang berbasis subsidi agar lebih maksimal.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Mursyidah Aminy menyampaikan terima kasihnya atas sambutan yang telah dilakukan oleh LPDPP. Senada dengan yang disampaikan oleh Ketua Komisi III, DPRD Prov. Kalsel, Sahrujani menyampaikan apresiasinya kepada LPDPP. “Kami berterima kasih atas penyambutannya. Kami berharap perhatian pusat terhadap pembiayaan perumahan di Kalsel lebih besar lagi ke depan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Prov Kalsel banyak menanyakan tentang pembiayaan perumahan yang diberikan kepada daerahnya dan juga bagaimana kebijakan pembiayaan ke depan tahun 2020 nanti. serta pengawasan terhadap mutu bangunan dan peran dari pemerintah daerah.