SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Komisi V DPR RI Kunjungi Rumah FLPP di Kupang – NTT

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis bersama anggotanya serta Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR RI, Lana Winayanti melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi V DPR RI dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR mengunjungi Perumahan Pitoby, Gemstone Regency di Kelurahan Alak, Kota Kupang, Kamis (26/10). Dirjen Lana yang didampingi Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada seorang ibu yang sudah membeli rumah di lokasi tersebut.

Ketua REI NTT, Boby Piet Toby mengatakan, DPD REI NTT telah membangun sebanyak 1.122 unit rumah FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan 367 untuk rumah komersial. Sehingga sampai dengan Agustus 2017 total rumah yang sudah dibangun sebanyak 1.489 unit rumah.
“ Jadi target kita adalah 2.500 unit rumah akan tercapai tahun 2017. Dan juga diharapkan hingga Desember 2017 akan mencapai kurang lebih 3.000 unit rumah yang dibangun di NTT”, katanya.

Pada kesempatan itu, Boby menyampaikan bahwa masih ada beberapa kendala yang dihadapinya. Oleh karena itu, Ia sebagai Developer meminta dukungan dari Komisi V DPR RI, Dirjen Pembiayaan Perumahan agar dapat memperhatikan  perumahan MBR ini agar lebih baik lagi.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, pembangunan perumahan MBR sampai selesai melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu mulai dari Pemerintah Pusat dalam kebijakannya, Pemerintah Daerah (Perijinan, Tata Ruang), Badan Pertanahan, Disain, PPAT, Asosiasi Pengembang, Konsultan, Kontraktor, Lembaga Pembiayaan Perbankan, Perusahaan Asuransi, termasuk PLN dan PDAM. “ Semua ini membutuhkan kepiawaian Pemda untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan agar bisa terwujud perumahan yang layak terjangkau seperti yang kita cita-citakan”, ujar Lana.

Di banyak perumahan seolah – olah kecendungan klaster yang berdiri sendiri. Padahal sekarang arahan global justru pembangunan perumahan harus terintegrasi, terpadu dalam sistem perencanaan perkotaan dan kewilayahan. Ini merupakan satu sistem yaitu tekait dengan infrastruktur dasar, juga transportasi publik dan fasilitas umum (sekolah, pasar dan lain sebagainya) yang justru sangat diperlukan masyarakat untuk mendukung kehidupannya disini. “ Saya mengucapkan terima kasih kepada semua Anggota DPR RI atas dukungannya untuk program perumahan, dan diharapkan terus berlanjut. Saya juga berharap melalui hubungan kerja DPR RI, aspirasi masyarakat bisa kami tangkap dan  juga bisa kami masukkan dalam revisi kebijakan ke depan”, kata Lana menambahkan.