Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Komite Tapera Terbentuk

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah terbentuk dengan diterbitkan Keputusan Presiden No.67/M/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tapera pada tanggal 17 November 2016.

Anggota Komite Tapera yang telah ditetapkan berdasarkan Keppres ini terdiri atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua OJK dan Soni Loho dari unsur profesional. Adapun tugas pertama dari Komite Tapera adalah melakukan seleksi komisioner dan deputi komisioner. Sebagai dasar komite Tapera melaksanakan tugasnya maka pemerintah juga tengah menyusun peraturan Presiden tentang tata cara pemilihan syarat, larangan, fungsi, tugas, wewenang dan pemberhentian komisioner dan atau deputi komisioner.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Presiden sedang diharmonisasi dengan kementerian terkait di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dan saat ini sudah disampaikan kepada Presiden. “Raperpres sudah disampaikan ke Sekretariat Negara untuk dilakukan proses pengesahan dan penandatanganan oleh Presiden,” ujar Maurin menegaskan.

Sebagai panduan pelaksanaan operasional Tapera, selain dibutuhkan Keppres dan Perpres dibutuhkan juga Peraturan BP Tapera. Sesuai dengan amanat Undang-undang Tapera, ada sepuluh peraturan BP Tapera yang harus dibuat.Tetapi itu adalah bagian dari tugas komisioner dan menjadi tugas pemerintah adalah merancang tujuh peraturan pemerintah.

Sesuai dengan kesepakatan kata Maurin, ketujuh peraturan tersebut akan dijadikan dua peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Tapera dan peraturan pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah.