LPDPP Bahas Transisi Pengaturan Pengangkatan Pegawai Non-ASN pada BLU bersama Kementerian PAN-RB

Rapat Pembahasan Transisi Pengaturan dan Pengangkatan Pegawai Non-ASN pada BLU dilaksanakan pada Hari Selasa 5 November 2019, bertempat di Ruang Rapat Bromo Lantai 2, Kantor BLU LPDPP. Rapat ini diawali dengan penyampaian pokok-pokok pembahasan yang di sampaikan oleh Muhammad Nauval Al-Ammari selaku Kepala Divisi SDM. Rapat Dipimpin oleh Arief Sabaruddin selaku Direktur Utama BLU LPDPP. Rapat Tersebut dihadiri oleh Perwakilan Setditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Para Direktur, Para Kepala Divisi, Plt. Kepala Divisi dan Para Pegawai BLU LPDPP. Dalam rapat tersebut hadir sebagai Narasumber yaitu Syamsul Rizal selaku Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rapat ini dilaksanakan dalam rangka membahas latar belakang, maksud, tujuan dan tindak lanjut dari Surat Menteri PAN-RB Nomor: B/997/M.SM.01.00/2019, tanggal 26 September 2019 yang ditujukan kepada Pimpinan BLU/BLUD. Dalam penjelasannya, Narasumber dari Kementerian PAN-RB menyampaikan bahwa Surat tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dan persoalan di BLU, khususnya rumah sakit, yang berkaitan dengan penambahan Jumlah Pegawai. Sementara terkait dengan penetapan Pegawai eksisting di BLU, yang sebelumnya berstatus Kontrak menjadi Tetap, itu diserahkan prosesnya kepada masing-masing BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal BLU akan menambah Jumlah Pegawai, Syamsul Rizal selaku Narasumber berpesan agar BLU LPDPP menyiapkan hal-hal sebagaimana Kebijakan Menteri PAN-RB yang sudah dijelaskan dalam surat tersebut yaitu membuat Peta Jabatan dan merencanakan kebutuhan pemenuhan pegawai (berdasarkan ABK), Peta Jabatan di input dalam aplikasi e-formasi Kementerian PAN-RB, menyampaikan data eksisting Pegawai BLU/BLUD meliputi jumlah PNS dan Pegawai Non-PNS yang kepada Kementerian PAN-RB dan BKN dalam bentuk hardcopy.

Arief Sabaruddin selaku Direktur Utama LPDPP sangat mendukung adanya upaya untuk menetapkan Status Pegawai eksisting dari Kontrak menjadi Tetap sesuai kebutuhan dan standar yang berlaku, dan juga upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai hasil Analisis Beban Kerja, untuk menambah Jumlah Pegawai BLU sesuai dengan Prosedur dan Kebijakan yang berlaku.

Diharapkan Para Pengambil Kebijakan di Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR dapat mendukung BLU LPDPP untuk memenuhi kebutuhan SDM sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai, Program FLPP dapat terus berkembang, dan pelayanan kepada MBR dapat terus ditingkatkan. Rapat ditutup oleh Direktur Operasi BLU LPDPP. / W