LPDPP Bersama BPD Sulselbar Syariah Selenggarakan Sosialisasi dan Promosi KPR Sejahtera FLPP di Kota Mamuju

Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) Kementerian PUPR melalui Divisi Pemasaran unit kerja Direktur Layanan kembali menyelenggarakan Sosialisasi dan promosi KPR Sejahtera FLPP di Kota Mamuju pada tanggal 29 Oktober 2019. Bertempat di Gedung Serbaguna Lantai 2, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat – Mamuju, kegiatan kali ini merupakan bentuk kemitraan bersama dengan Bank Pembangunan Daerah Sulselbar Syariah. Tujuan Kegiatan ini adalah untuk mendorong Bank Pelaksana Daerah dalam mensukseskan program KPR Sejahtera FLPP sekaligus agar masyarakat di Mamuju dapat mengenal lebih dalam tentang KPR Sejahtera FLPP.

Hadir mewakili LPDPP, Kepala Divisi Pemasaran, Alfian Arief bersama dengan tim. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah ASN, BUMN, BUMD, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan para pengembang di berbagai daerah sekitar Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut dibuka oleh Muhammad Idris selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan didampingin oleh Rachmad selaku Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman; Arman Umar selaku Pemimpin Cabang Sulselbar Syariah; serta Kamal Iqbal selaku Kepala Departemen Pemasaran dan Treasury.

Muhammad Idris mengatakan bahwa Presiden RI telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah yang dibentuk dalam Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam penyaluran pembiayaannya dari Pemerintah Pusat melalui Bank Pelaksana kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Menengah Ke bawah untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan secara kredit . “Program FLPP merupakan penyaluran pembiayaan pemerintah pusat melalui Bank kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah demi  kepemilikan rumah yang bisa dibeli  melalui kredit dengan suku bunga lebih rendah yang dicanangkan oleh Bapak Presiden” tambah Muhammad Idris.

Lebih lanjut disampaikan, FLPP merupakan bantuan pemerintah tentu harga rumah dan besar gaji pemohon ada batasannya sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 adalah sebesar Rp.146 Juta khusus wilayah Sulawesi. Berdasarkan  angka Kebutuhan Perumahan Nasional  Penghuni pada Tahun 2014 adalah sebanyak 7,6 juta unit sementara hunian perumahan kepemilikan tahun 2015 mencapai 11, 4 juta unit dengan kebutuhan rumah baru pertahunnya sekitar 800 juta.

Alfian Arif selaku Kepala Divisi Pemasaran LPDPP dalam paparannya menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini sudah memberikan kebutuhan rumah bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Jilid pertama Jokowi-JK sudah menyalurkan untuk Rumah Subsidi KPR Sejahtera FLPP tembus 1.500.000 unit rumah dan target yang jokowi tetapkan sudah mencapai target dalam penyaluran. Di Tahun depan diberikan target 1,7 juta unit rumah, yang mana untuk FLPP dianggarkan sekitar 107.000 unit. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan signifikan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang belum memiliki rumah bisa segera memiliki rumah.

Alfian arif juga menyampaikan realisasi penyaluran dana FLPP di Sulselbar sejak tahun 2017  hingga tahun 2019 sebanyak  819 unit dengan jumlah nominal sebesar 81,568 Miliar Rupiah. Alfian Arif berharap kepada seluruh ASN Pemprov Sulbar agar dapat memiliki salah satu rumah dengan suku bunga yang lebih rendah ketimbang KPR Konvensional lain dan dalam hal ini PAD Sulawesi Barat juga akan bertambah. “Saya berharap kepada ASN pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki salah satu rumah kredit suku bunga rendah ini dimana tidak secara langsung Bapak dan ibu akan menunjang bertambahnya PAD Sulbar” Tutur Alfian Arif.