LPDPP Optimis Oktober 2019 Capai Target Pemantauan Lapangan

LPDPP melalui Divisi Pemantauan dan Evaluasi senantiasa melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan tindak koreksi terhadap penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Oleh karena Hasil dari proses pemantauan dan evaluasi menjadi masukan untuk kebijakan dan perencanaan terkait bantuan pembiayaan perumahan berikutnya, sehingga tingkat validitas data hasil pemantauan lapangan sangat dibutuhkan dalam proses ini.

Untuk itu, Divisi Pemantauan dan Evaluasi, Unit Kerja Direktur Operasi melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Petugas Pemantauan Semester I Tahun 2019 yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Bandung selama 4 hari sejak tanggal (4/9) dengan tujuan untuk menilai kinerja petugas pemantauan dan menilai tingkat validitas hasil pemantauan.

Rapat evaluasi kinerja ini diikuti oleh 30 petugas pemantauan lapangan yang bertugas di 24 Provinsi, 63 Kabupaten atau Kota, dan 524 Perumahan di Seluruh Indonesia; dan 3 petugas verifikasi, serta 1 petugas administrasi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (DJPI).

Secara resmi kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama LPDPP, Monhilal, yang didampingi oleh Plt. Direktur Operasi, H. Agusny Gunawan.

Monhilal, dalam sambutannya mengatakan tujuan Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan rumah subsidi kepada MBR adalah dalam rangka membantu MBR untuk dapat memiliki rumah yang laik huni. Dia mengingingatkan seluruh petugas pemantauan agar lebih teliti dalam menganalisis data dan fakta di lapangan, menurutnya data pemantauan di lapangan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan keputusan-keputusan penting terkait program bantuan pembiayaan perumahan selanjutnya.

“Saya berpesan tolong produk hasil pemantauan di lapangan itu bisa dipertanggungjawabkan, karena inilah dasar kami untuk menentukan keputusan-keputusan dalam rangka mengambil kebijakan, jangan sampai produk hasil pemantauan di lapangan itu keliru sehingga orang yang seharusnya berhak mendapatkan (rumah subsidi), karena kekeliruan laporan kita itu, terpaksa kita cabut subsidinya,”. Ujarnya.