Masyarakat Bisa Miliki Rusun Melalui FLPP

Pembangunan di ibu kota baru tidak cuma difokuskan pada gedung-gedung pemerintahan dan kantor-kantor instansi. Perumahan untuk rakyat kecil juga jadi prioritas. Salah satunya, rusun alias rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga, rakyat kecil tak kan susah- susah cari tempat tinggal di ibu kota baru nanti. Rencana pembangunan rusun ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Basuki menjelaskan, masyarakat kecil bisa me miliki rusun tersebut melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seperti yang berlaku pada program satu juta rumah yang dilakukan Pemerintah selama ini. Pembayarannya bisa dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional maupun syariah. “Ini bukan diberi. Tapi, kemungkinan seperti rusun dengan fasilitas FLPP,” kata Basuki. Skema pembayaran FLPP yang ditawarkan pemerintah ke masyarakat kecil banyak memberi keringanan. Seperti suku bunga yang lebih rendah,  ketimbang kepemilikan rumah biasa. Kemudian, angsurannya juga ringan dan tetap (flat) selama masa cicilan.

Agar rusun ini tepat sasaran, ada aturan ketat yang diberlakukan pemerintah. Di antaranya dengan menggunakan batasan gaji,  Rp 7 juta per bulan. Rusun ini awalnya akan dikhususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah tugas ke ibu kota baru. Namun, Basuki memastikan, masyarakat kecil non-ASN juga bisa memilikinya. Ia memperkirakan, jumlah rusun yang dibangun, akan lebih banyak dari para jumlah ASN yang akan ditugaskan di ibu kota baru. “Kalau ASN kan sekitar 800 ribu orang,” ucapnya.

Nah, kelebihan jumlah rusun itu bisa diberikan kepada masyarakat biasa. Basuki menyebutkan, calon penerima rusun yang masuk tipe MBR bisa dari pekerja di warung makan, penjaga pom bensin, dan sebagainya. “Pasti ada dari masyarakat sekitar. Pasti dia butuh rumah,” ucap Basuki.

Kebijakan membuat rusun ini menjawab kekhawatiran banyak pihak terhadap ketersediaan tempat tinggal yang terjangkau di ibu kota baru. Sebab, pasca-diumumkan menjadi ibu kota, harga tanah di sekitar di Kalimantan Timur melonjak tajam. Naik antara 2 hingga 4 kali lipat dari harga sebelumnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, sebelumnya menyatakan, kenaikan harga tanah tersebut bisa membuat milenial semakin susah mendapat rumah di ibu kota baru. “Jangan sampai ibu kota pindah, tapi milenialnya jadi gelandangan di ibu kota,” katanya. Dia berharap, pemerintah dapat memikirkan bagaimana agar generasi milenial yang akan tinggal di ibu kota baru , bisa mendapat fasilitas perumahan. Sebab, selama ini, para milenial susah mendapatkan rumah. Berdasarkan data di INDEF, 15 persen milenial masih tinggal bersama orangtua.