Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Menggapai Asa di 2017 Untuk Lebih Baik

Tanpa terasa, hanya dalam hitungan hari menuju tahun baru, tahun 2017. Telah banyak pencapaian, ataupun PR yang masih harus segera diselesaikan. Namun tetap ada optimisme di sana.

Menengok ke belakang, kita bisa melihat bahwa pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berusaha untuk mengatasi tingginya angka backlog (kekurangan pasokan) perumahan. Dari catatan tahun 2010 angka backlog masih ada sebesar 13,5 juta unit. Tahun 2015 berdasarkan data BPS tercatat terdapat pengurangan menjadi 11,4 juta unit.

Memang tidak bisa dipungkiri kalau program sejuta rumah masih belum mencapai hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Namun jelas terlihat ada upaya yang jelas dari pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah. Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan telah merilis capaian program sejuta rumah mencapai 805.169 unit pada tahun 2016. Angka ini terdiri dari 569.382 unit hunian bagi MBR dan 235.787 unit untuk hunian komersial.

Tercatat capaian tahun 2015, terdapat 70% hunian yang terbangun adalah 699.770 unit. Hal ini terkait dengan waktu yang terpakai hanya delapan bulan semenjak peluncuran program tersebut oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April di Ungaran, Semarang.

Apresiasi perlu disampaikan atas upaya tersebut. Namun dalam rangka terus memberikan yang terbaik untuk MBR dalam kepemilikan rumah, sangat penting membuat desain strategi besar untuk itu, demikian disampaikan Ali Tranghanda, Chief Officer Indonesia Property Watch. “Rencana target yang lebih detail untuk tiap-tiap wilayah,” uangkapnya tegas.

Apapun itu, masih ada asa untuk tahun depan untuk yang lebih baik. Sehingga kendala pencapaian program sejuta rumah yang ada di lapangan seperti regulasi kemudahan yang belum maskimal dilakukan dan perubahan aturan daerah serta daya beli masyarakat dalam lebih bisa diatasi.