Menilik Anggaran Perumahan 2020

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) menganggarkan dana untuk sektor perumahan tahun 2020 sebesar Rp8,48 triliun. Angka itu setara dengan sekitar 7% dari total anggaran keseluruhan Kementerian PUPR yang sebesar Rp 120,21 triliun.

“Dalam bidang penyediaan perumahan, Kementerian PUPR mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 8,48 triliun. Anggaran tersebut tidak termasuk anggaran subsidi KPR Sejahtera yang digulirkan pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam siaran pers, di Jakarta, Senin (2/9).

Saat ini anggaran untuk FLPP masih dalam pembahasan DPR.

Menurut dia, dari total Rp 8,48 triliun, separuhnya yakni Rp 4,36 triliun akan digunakan untuk pengentasan rumah tidak layak huni masyarakat miskin yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Basuki.

Tahun 2020, Program BSPS ditargetkan menjangkau 175 ribu rumah dengan dua kategori yakni BSPS Pembangunan Baru sebanyak 25.365 unit termasuk rumah tidak layak huni yang ada di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan BSPS Peningkatan Kualitas sebanyak 150.000 unit.

Meski setiap tahunnya menganggarkan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, namun kemampuan pemerintah dalam hal pendanaan masih terbatas dibandingkan jumlahnya di Indonesia yang masih tinggi.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, dalam program ini pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong

Untuk penyediaan rumah susun (rusun) dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,14 trliun untuk membangun sebanyak 4.799 unit. Penyediaan rumah khusus (rusus) bagi nelayan, pekerja, aparat negara di kawasan perbatasan, warga terdampak bencana dianggarkan sebesar Rp 470 miliar untuk 2.000 unit.

“Dukungan pemerintah kepada pengembang perumahan rumah subsidi melalui pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dianggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk 22.500 Unit,” ujar Khalawi.

Sejuta Rumah

Sementara itu, Kementerian PUPR mengklaim bahwa pembangunan Program Sejuta Rumah (PSR) sampai dengan 26 Agustus 2019 sebanyak 847.611 unit. Capaian PSR tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, CSR perusahaan, dan masyarakat secara swadaya.

“Realisasi pembangunan hunian dalam Program satu Juta Rumah sampai dengan 26 Agustus 2019 sebanyak 847.611 unit,” ujar Khalawi, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, kondisi perumahan merupakan salah satu indikator penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2015pemerintah mencanangkan program penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui PSR.

Sejauh ini, imbuhnya, Program Satu Juta Rumah telah mencapai kinerja yang semakin baik, seiring dengan investasi pemerintah dalam penyediaanperumahan bagi seluruh masyarkat yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 – 2018, Program Sejuta Rumah telah berhasil membangun sebanyak 3.54 juta unit. Sedangkan pada tahun 2019, pemerintah mentargetkan pembangunan PSR sebanyak 1.25 juta unit rumah.

Berdasakan data yang dimiliki Kementerian PUPR, pada 2015 pembangunan rumah mencapai angka 699.770unit. Angka tersebut meningkat pada 2016 menjadi 805.169 unit, 2017 sebanyak 904.758 unit, dan tahun 2018 melonjak menjadi 1.132.621 unit.

“Penyediaan rumah atau papan menjadi satu kebutuhan primer atau dasaryang masih belum sepenuhnya tuntas sejak Indonesia merdeka 74 tahun yang lalu. Nilai backlog dan rumah tidak layak huni yang masih besar, merupakan tugas berat yang menjadi tantangan kita bersama dalam rangka mewujudkan penyediaan perumahan layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” terangnya.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian PUPR siap melaksanakan lima visi Indonesia 2020 – 2024. Pertama, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kedua, pembangunan sumber daya manusia, termasuk kualitas SDM asosiasi-asosiasi perumahan, pelatihan pekerja konstruksi perumahan dan supplier. Ketiga, undang

investasi seluas-luasnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Keempat, reformasi birokrasi dan Kelima, APBN yang fokus dan tepat sasaran, termasuk anggaran pembangunan perumahan untuk mempercepat pengurangan backlog rumah.

“Untuk mengimplementasikan visi Presiden RI 2020 – 2024 tersebut, Kementerian PUPR akan melakukan percepatan penyediaan perumahan yang merupakan salah satu infrastruktur dasar kebutuhan rakyat dan sebagai penunjang utama dalam keberhasilan pembangunan sumber daya manusia unggul bagi seluruh masyarakat. Penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya MBR tetap dilaksanakan melalui PSR yang disertai dengan langkah-langkah penguatan dan inovasi terhadap pelaksanaan program ini,” kata Khalawi.