SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Menilik Program Perumahan Cagub DKI, Anies & Ahok

Rumah adalah kebutuhan dasar semua orang. Tak salah program perumahan ini menjadi salah satu “jualan” bagi para calon pemimpin dalam janji-janji mereka kepada masyarakat. Tak terkecuali di DKI Jakarta. Mari bersama kita tilik, sejauh mana program perumahan yang ditawarkan oleh dua calon pemegang suara tertinggi (menurut quick count) Ahok dan Anies.

Pasangan Anies dan Sandi

Program Perumahan yang ditawarkan Anies-Sandi adalah Program DP Nol Rupiah yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan maksimal penghasilan Rp 7 Juta/Bulan. Hunian yang ditawarkan berbentuk Rumah Susun yang dijual ke masyarakat dengan status milik.

Apa saja fasilitas yang diberikan? KPR dengan Plafon sampai Rp 350 Juta, Talangan DP KPR sampai Rp 53 Juta, Tenor KPR sampai 30 Tahun dan Subsidi Bunga KPR Menjadi Hanya 5%

Apa saja syaratnya? Warga DKI Jakarta, Kredit untuk rumah pertama, dan digunakan sebagai rumah tinggal, Menunjukkan bahwa selama 6 bulan terakhir, dia telah menabung sebesar Rp 2,3 juta setiap bulan di Bank DKI. Hal ini untuk membuktikan bahwa konsumen mampu membayar cicilan, juga sebesar Rp 2,3 juta ketika mengikuti program. Bagi kelompok berpenghasilan tetap melampirkan bukti penghasilan, dan bagi kelompok berpenghasilan tidak tetap melampirkan keterangan penghasilan yang ditandatangani lurah.

Berapa biaya yang harus ditanggung? Sampai 2,3 Juta/Bulan Selama Masa Cicilan KPR, Biaya perawatan (belum ditentukan), Listrik dan air sesuai penggunaan dan Biaya Transportasi

Di mana lokasinya? DKI Jakarta dengan kriteria: Penyediaan lahan bisa menggunakan aset pemda, serta tanah-tanah telantar, Pemprov akan aktif mengarahkan lahan-lahan untuk dibangun hunian vertikal, seperti di lokasi pusat aktivitas perekonomian warga, contohnya pasar, Bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dengan skema Built, Operate, Transfer (pemanfaatan tanah negara oleh swasta dengan mendirikan bangunan, kemudian bangunannya digunakan swasta dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dikembalikan ke negara).

Manfaat Akhir dari program ini adalah Masyarakat DKI Jakarata memiliki hunian berbentuk Rusun Seharga Rp 350 Juta.

Calon petahana Ahok-Djarot,

punya program perumahan yang saat ini sudah berjalan. Tanpa ada judul khusus pada program perumahannya, paslon Ahok-Djarot menawarkan hunian berbentuk Rumah Susun dengan status sewa yang menyasar masyarakat kurang mampu seperti masyarakat berpenghasilan sampai UMP, warga relokasi dari bantaran sungai, nelayan, pekerja harian lepas (PHL)

Apa saja fasilitas yang diberikan? Rumah Susun Tipe 30 Full Furnish, Transportasi Trans Jakarta Gratis bagi Penghuni Rusun, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar dan Masa Tinggal Tak Dibatasi

Apa saja persyaratannya? Fotokopi KTP DKI Jakarta, Fotokopi kartu keluarga (KK) dan surat nikah bagi yang sudah berumah tangga, Pas poto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak tiga lembar, Pas poto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak satu lembar, surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan (PM1), Surat keterangan penghasilan atau slip gaji, Materai empat buah, dan Bagi pemohon yang berkasnya lolos verifikasi, wajib membuka rekening tabungan Bank DKI cabang Jatibaru atas nama pemohon dan menyetorkan jaminan retribusi sebesar 3 kali retribusi tiap bulan.

Berapa biaya yang ditanggung masyarakat? Rp 5-15 Ribu/Hari atau Rp 150-450 ribu/Bulan untuk biaya perawatan rusun, Biaya air dan listrik sesuai pemakaian

Di mana lokasinya? DKI Jakarta (sudah berjalan)

Manfaat akhir dari program ini, masyarakat DKI Jakarata Memiliki sisa tabungan lebih dari separuh pendapatan per bulan yang bisa digunakan untuk membeli hunan layak sesuai keinginan mereka. (diramu dari berbagai sumber)