Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Menteri Basuki Apreasi BUMN yang Berupaya Kurangi Backlog Perumahan

Jakarta — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soedjono, Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo, Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro dan Dirut PT. Brantas Abipraya Bambang Esti M. melakukan penekanan tombol sirene sebagai tanda dimulainya pembangunan (groundbreaking) proyek rumah susun sederhana milik (Rusunami) dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Tanjung Barat Jakarta, Selasa (15/8).

“Groundbreaking dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-72. Pembangunan ini akan memberikan dampak pada perkembangan kawasan ekonomi di Tanjung Barat dan sekitarnya. Walaupun rumit dan banyak tantangan berat, pembangunan Rusun TOD harus berkualitas,” kata Menteri Basuki.

Pembangunan Rusunami dengan konsep TOD di Tanjung Barat ini adalah yang pertama di Indonesia sebagai bentuk kerjasama antara Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam menyediakan hunian layak dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Rusunami TOD ini bentuk inovasi hunian yang terintegrasi dengan transportasi umum, khususnya commuter line Jakarta-Depok-Bogor.

Perumnas dan PT. KAI menginvestasikan Rp 705 miliar untuk membangun 3 (tiga) menara rusun di atas lahan seluas 1,5 hektar yang akan dilengkapi antara lain dengan tempat ibadah, ruang pertemuan, sarana bermain anak, dan area komersil. Setiap tower akan terdiri dari 29 lantai, dengan total 1.232 unit, dimana sebanyak 289 unit akan diperuntukan secara khusus bagi MBR. Ditargetkan pembangunannya dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun.

“Konsep ini adalah inovasi dalam penyediaan rumah vertikal dilokasi strategis. Kalau kita bangun rumah tapak sebanyak 1.200 unit, lahan yang diperlukan sangat luas dan tidak semua bisa dibangun, karena 40 persennya dibatasi koefisien lantai bangunan dan diperuntukan bagi ruang terbuka hijau,” jelas Menteri Basuki.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Menteri Rini Soemarno yang memberikan perhatian besar dalam upaya mengurangi backlog rumah di Indonesia yang kini mencapai 11,4 juta unit. “Selanjutnya kami juga akan membahas kerja sama pembangunan Rusunami di atas lahan yang menjadi aset Kementerian PUPR atau tanah negara lainnya,” ungkap Basuki.

Kementerian BUMN melalui Perum Perumnas sendiri menargetkan membangun 50 TOD di seluruh Indonesia. Bulan depan Perum Perumnas juga akan memulai pembangunan Rusun TOD di Pondok Cina dan Klender.
“Dengan dimulainya pembangunan rusun TOD Tanjung Barat, kami berharap bisa membangun satu rusun setiap bulan dengan kombinasi antara hunian subsidi dan non subsidi, sehingga ada subsidi silang. Totalnya ada 50 TOD yang akan kami bangun. Menyusul segera di Pondok Cina Depok kemudian di Manggarai, Tangerang, Senen, dan Bogor,” kata Menteri Rini.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan, pihaknya menyambut baik kehadiran rusun dengan konsep TOD ini. “Ini juga upaya kami mengatasi masalah kemacetan di kota kota besar. Hadirnya rusun berkonsep TOD dapat menjadi solusi untuk masyarakat perkotaan, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat untuk memiliki pola berkeidupan lebih baik, lebih mudah dalam melakukan pergerakan,” kata Menteri Budi Karya.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap penjualan rusun ini tepat sasaran. “Saya beri masukan supaya rusun ini tidak diperjualbelikan dan dimonopoli oleh orang yang akan memborong karena harganya ini murah, terutama untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Tidak boleh,” tegas Djarot.

Dirut Perumnas Bambang Triwibowo mengatakan dengan adanya rusun TOD ini, mengurangi lamanya waktu yang harus dihabiskan dalam perjalanan ke tempat. Selain itu akan menghemat biaya transportasi karena menggunakan moda transportasi kereta, mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti , Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, Irjen Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)