SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Menteri Basuki Dukung Pembangunan TOD Sebagai Salah Satu Solusi Masalah Perumahan dan Kemacetan Kota

Depok — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan hunian vertikal yang diintegrasikan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan perumahan  dan  kemacetan  di  kota  besar. Hal tersebut diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya pada groundbreaking proyek rumah susun sederhana milik (Rusunami) TOD di Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat.

Pembangunan TOD Depok secara simbolis diawali dengan penekanan tombol sirine oleh Menteri Basuki, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Dirjen Infrastruktur Keagrariaan Muh. Adi Darmawan, dan Dirjen Perkeretaapian Umiyatun Hayati Triastuti, serta Dirut Perumnas Bambang Triwibowo.

“Pembangunan TOD Depok merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk bisa beralih ke transportasi publik. Saya harap kita semua mendukung. Masyarakat yang tinggal pada kawasan ini akan sangat beruntung karena bisa diantar-jemput oleh kereta api,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga menjelaskan Pemerintah telah mengusung Program Satu Juta Rumah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan konsep TOD. Selain itu, Menteri Basuki mengapresiasi kerja sama antara Perumnas dan PT KAI sebagai BUMN yang hadir untuk negeri dengan menyediakan rumah rakyat.

Pembangunan Rusunami dengan konsep TOD di Pondok Cina, Depok adalah proyek kedua yang terdiri dari empat menara (tower), sebanyak 3.693 unit di atas lahan seluas 27.706 m2. Untuk membangun proyek ini, Perumnas menginvestasikan dana sebesar Rp 1,45 triliun.

Hingga akhir 2017, Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan akan mulai membangun sembilan TOD lagi dengan 30 persen jumlah unit yang dibangun akan diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kalau biasanya dalam satu proyek porsi MBR hanya 25 persen, untuk setiap pembangunan yang dilakukan perusahaan BUMN harus minimal 30 persen,” jelas Rini.

Untuk TOD Depok, sebanyak 1020 unit akan diperuntukan bagi MBR dengan harga Rp 7 juta per m2. Selain itu, luasan minimal lebih besar dari semula 22 m2 menjadi 32 m2. “Unitnya harus lebih luas, karena kalau MBR biasanya untuk satu keluarga,” kata Rini.

Sementara itu, Dirut Perumnas Bambang Triwibowo mengatakan Proyek TOD Depok dilaksanakan segera setelah melihat animo masyarakat yang tinggi untuk mendapat hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi massal dan mengurangi polusi di Jabodetabek. Selain itu, TOD Depok juga memiliki konektivitas dengan pusat pendidikan dan pusat kegiatan utama di Depok.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soedjono, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, Kepala Balitbang PUPR Danis H. Sumadilaga, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Konsep TOD mengoptimalkan  pemanfaatan  transportasi massal  berbasis  koridor  eksklusif  yang  meliputi Mass  Rapid  Transport,  Monorel,  Commuter Train,  Bus  Rapid  Transit,  dengan  kawasan permukiman  dan  pusat  kegiatan lainnya, terutama komersial.

Selain itu, TOD merupakan  bentuk inovasi  dalam penyediaan  rumah  vertikal  di  lokasi  strategis sehingga  dapat  mengintegrasikan  hunian, kantor,  atau  ritel  dengan  berbagai  hal  yang mudah  ditempuh  dengan  berjalan  kaki, serta tak  jauh  dari  angkutan  publik  berkualitas. Inovasi  ini  juga  mengoptimalkan  peruntukan ruang  terbuka  hijau.(*)