Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Menteri Basuki : Kita Perlu Bersepakat Bagaimana Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Solo—Kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan perkotaan di Indonesia akibat arus urbanisasi yang deras membuat kehidupan di kota menjadi tidak nyaman. Kota-kota menghadapi tantangan seperti munculnya kawasan kumuh di  kota besar, degradasi lingkungan, kesenjangan sosial hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Diperkirakan kini lebih dari 53 persen penduduk Indonesia memilih tinggal di kota.

“Urbanisasi merupakan keniscayaan, menuntut dukungan ketersediaan infrastruktur dan apabila tidak dikelola dengan baik, urbanisasi akan mendegradasi kualitas lingkungan. Kita perlu bersepakat bagaimana mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain pembangunan hunian vertikal di perkotaan yang lebih hemat lahan,” kata Menteri Basuki dalam Dialog Kebangsaan bertajuk Menggagas Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan yang diselenggarakan Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) dan Ikatan Alumni Universitas Sebelas Maret (IKA-UNS) beberapa waktu lalu.

Dialog Kebangsaan Menggagas Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan merupakan salah satu rangkaian memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Mengangkat isu-isu pembangunan nasional dari perspektif pembangunan infrastrukur, perhubungan, keuangan dan perbankan, serta peran alumni perguruan tinggi dalam pembangunan berkelanjutan.

Ketersediaan rumah yang terjangkau di perkotaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah semakin sulit. Keterbatasan lahan mengakibatkan harga lahan di perkotaan menjulang tinggi. Hunian vertikal menjadi pilihan bagi warga kota untuk tetap tinggal tidak jauh dari lokasinya beraktivitas sehari-hari. Pembangunan lebih banyak hunian vertikal juga akan menghemat penggunaan lahan diperkotaan yang terbatas.

Menteri Basuki mengatakan dari 5 jenis infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah, 3 infrastruktur menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR yakni pembangunan jalan dan jembatan, sumber daya air dan perumahan.

“Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas nasional Pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla semata-mata untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara lain,” jelasnya.

Dalam kurun waktu tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti bendungan, irigasi, jalan dan jembatan, jalan tol, air bersih, sanitasi, perumahan dan permukiman turut berkontribusi pada meningkatnya daya saing dan kemudahan melakukan bisnis di Indonesia (ease of doing business).

Selain dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga sebagai Dewan Pertimbangan Kagama, juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga sebagai Ketua Harian Kagama,  Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso yang juga Wakil Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNS, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga sebagai Ketua Umum Kagama, Direktur Utama BTN Maryono yang juga sebagai Ketua IKA Undip, Koordinator Presidium Himpuni, Ridwan Jamaludin dan Dewan Penasihat ILUNI UI Budi Arie Setiadi.

Usai kegiatan tersebut, para Menteri menyempatkan bernyanyi bersama. Sejumlah lagu yang dibawakan di antaranya Rumah kita dan Lagu Bento.(*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR