SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Menteri Basuki Tegaskan Perlunya Penggerak Integritas di Kementerian PUPR

Surabaya – Di sela agenda kerja yang cukup padat, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono menyempatkan hadir di acara “Workshop Penyusunan Panduan Komite Integritas Kementerian PUPR”,  yang sudah berlangsung sejak hari Senin (12/06) di Surabaya. Menurut Menteri Basuki, penggerak integritas diperlukan Kementerian PUPR. Pada kesempatan itu, Menteri PUPR memberikan apresiasi kepada para peserta yang penuh semangat sampai hari kedua pelaksanaan workshop. Menteri PUPR juga memberikan apresiasi kepada para fasilitator dari KPK yang memandu kegiatan ini.

Selanjutnya, Menteri Basuki  mengibaratkan,  bila kita punya 20 baju batik yang akan kita pakai tiap hari Jumat, pasti tidak semuanya sering kita pakai, paling-paling hanya 20% nya saja. Begitu pula dengan Kementerian PUPR, bila ada 20% yang dapat jadi penggerak integritas,maka  yang lainnya pasti akan mengikuti.

Hanya dengan cara itulah, Kementerian PUPR  dapat menjalankan  program-program pembangunan. Kita pasti bisa bekerja dengan aman, nyaman, dan tentu akan lebih baik. “Kita harus tahu dengan pasti, Penggerak Integritas itu seperti apa, Agen Integritas itu seperti apa, dan Duta Integritas itu seperti apa, harus ada bedanya dan harus tercermin dari kelakuan kita sehari-hari, jangan hanya tahu definisinya saja. Semoga yang kita susun hari ini bisa diterapkan di Kementerian PUPR,” lanjut Menteri Basuki.

Dalam acara workhsop, para peserta yang terbagi dalam tiga kelompok,  menyajikan paparannya masing-masing di hadapan Menteri PUPR. Kelompok I yang diwakili Rido Matari Ichwan menjelaskan visi Kementerian PUPR 2030 yang akan menjadi ikon Kementerian PUPR. Kelompok II yang menyusun tentang Komite dan Budaya Integritas serta Pembangunan Budaya Integritas membuat langkah yang lebih optimis dengan target budaya integritas sudah tercapai 100% pada tahun 2024. Sementara,  kelompok III yang membahas tentang apresiasi mencoba mengusulkan TTP terendah untuk Eselon II, II, III, IV dan jabatan fungsional (jafung).

Dalam acara workshop, Anto Ikayadi,  Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Bidang Pencegahan KPK menyampaikann apresiasinya kepada Menteri PUPR sebagai sosok yang luar biasa. “Hasil yang luar biasa hanya bisa dikerjakan oleh orang yang luar biasa juga,” katanya.

Ia mengatakan bahwa semangat Kementerian PUPR  untuk membangun budaya integritas akan dapat tercapai. Kemampuan untuk mengemban amanah dalam mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya maka akan semakin dekat hasil yang positif, baik dalam hasil kerja maupun dalam kehidupan pribadi.  (rhy)