Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Menteri PUPR Berwacana Ubah Nomenklatur Ditjen Pembiayaan Perumahan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan akan ada perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Menurut Basuki, perubahan ini dilakukan untuk menambah dana pembangunan infrastruktur tanpa mengurangi atau malah menghilangkan anggaran perumahan.
“Saya akan perluas itu supaya produknya lebih baik dan lebih banyak,” kata Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Juni 2017.

Basuki menuturkan perubahan nomenklatur ini bertujuan mencari alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sehingga tak melulu mengandalkan APBN. Nantinya sejumlah badan di Kementerian PUPR akan dimasukkan ke Ditjen tersebut.

Menurut Basuki yang akan dimasukkan ke Ditjen tersebut adalah Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Selain itu, Direktorat Investasi, yang saat ini berada di bawah Direktorat Bina Konstruksi, akan ditarik.

Basuki mengungkapkan, sekarang proses perubahan nomenklatur sudah berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nantinya lembaga ini diharapkan bisa bekerja sama dengan lembaga lain seperti Bappenas.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati mengatakan perubahan nomenklatur ini ditargetkan selesai tahun ini. “Tahun ini, Insya Allah sudah di tahap legal dan naskah akademik sudah dilakukan,” ucapnya.

Anita menjelaskan, Ditjen baru ini dibentuk agar terjadi pembiayaan infrastruktur yang baik, dan mempercepat pencapaian target pembangunan infrastruktur pemerintah. Ia melihat ada jarak antara keinginan membangun dan ketersediaan dana.

Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, kata Anita, akan menyelesaikan masalah tersebut dan mengkaji pola-pola pembiayaan infrastruktur dan mendorong investasi lebih banyak di sektor infrastruktur. “Masalahnya kan memang di pembiayaan infrastruktur,” tuturnya.

Anita menambahkan, adanya kebutuhan tersebut membuat pencarian sumber-sumber pembiayaan sangat mendesak. “Harus ada gelontoran uang, dengan adanya Ditjen itu bisa cari sumber-sumber pendanaan lainnya.” Pasalnya, kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur mencapai sekitar Rp 1.900 triliun. Namun, pemerintah hanya bisa menyiapkan Rp 500-an triliun, sehingga diperlukan sumber dana lain, misalnya dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).