SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Menteri PUPR Lantik Direktur Layanan PPDPP

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bapak Basuki Hadimuljono pada hari Jumat, 20 Juli 2018 melantik Bimo Adi Nursanthyasto, ST, MBA sebagai Direktur Layanan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menggantikan DT. Saraswati yang telah memasuki masa pensiun. Sebelumnya Bimo, demikian biasa dipanggil merupakan Kepala Bagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Penyuka olah raga yang lahir 19 Februari 1971 ini, lulusan dari City University dengan jurusan marketing dan sebelumnya memiliki latar belakang pendidikan Teknik Industri lulusan Universitas Trisakti. Pernah mengikuti kursus terkait Land and Housing Policies di Korea Selatan, Sustainable Rural Development di Thailand, Overseas Environmental Impact Assessment in ODA Project di Tokyo, Jepang serta Asean Regional Economic Cooperation in 2013 di China.

Dalam kesempatan yang sama,  Menteri  Basuki Hadimuljono melantik sebanyak 126 pejabat untuk Jabatan Tinggi Madya, Pratama, Administrator dan Fungsional di lingkungan Kementerian PUPR, Jumat (19/7/2018), di Auditorium Kementerian PUPR. Pejabat yang dilantik terdiri dari 7 Pejabat Tinggi Madya (eselon I), 22 Pejabat Tinggi Pratama (eselon II.a), 7 Pejabat Tinggi Pratama Unit Pelaksana Teknis (II.b), 66 Pejabat Administrator (eselon III.a) dan 16 Pejabat Administrator (eselon III.b), dan 9 pejabat fungsional.      di lingkungan Kementerian PUPR. Dalam arahannya kepada para pejabat yang baru dilantik, Menteri Basuki mengatakan bahwa mutasi, rotasi dan promosi jabatan adalah hal wajar dan terus akan terjasi dalam rangka mendinamisasikan dan memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai visi dan misinya. Pejabat yang dilantik memiliki peran dan fungsi masing-masing dan akan memperkuat organisasi.

Menteri Basuki dalam arahannya mengatakan pergantian pejabat merupakan keniscayaan dan bagian dari penyegaran organisasi yang bertujuan untuk lebih memperkuat dan meningkatkan kinerja organisasi. “Tugas kita adalah bekerja dan bekerja lebih keras. Tahun 2019 kita akan mendapatkan amanah yang lebih besar. Dalam Sidang Kabinet , Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa renovasi dan pembangunan prasarana pendidikan (sekolah) dan pasar akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Tambahan tugas ini merupakan kepercayaan kepada Kementerian PUPR sebagai wujud hasil dari kinerja Bapak dan Ibu sekalian,” jelas Menteri Basuki.

Oleh karenanya melalui reorganisasi ini para pejabat yang telah dilantik dapat memberikan kontribusinya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pelantikan pejabat ini merupakan pengukuhan dari hasil seleksi terbuka yang kemudian dilakukan penilaian oleh panitia seleksi yang dibentuk tahun 2017 dan tim assesment Kementerian PUPR.