Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Menteri PUPR Lantik Monhilal Menjadi Direktur Umum dan Hukum PPDPP

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR nomor 919 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Kementerian PUPR maka Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melantikan Monhilal sebagai Direktur Umum dan Hukum di PPDPP menggantikan Rahmat Hidayat yang kini sudah menjabat sebagai anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutannya di Gedung Kementerian PUPR, Jumat (17/11/2017)  mengatakan  agar pejabat yang dilantik tetap menjaga semangat kerja, untuk melaksanakan amanah,  dengan membelanjakan uang negara sebaik-baiknya sesuai dengan tugas.

“Sumpah jabatan wajib dilaksanakan hukumnya, karena langsung disaksikan oleh Tuhan dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Jangan main-main dengan uang negara. Kalau ada perintah pimpinan yang aneh-aneh dengan tegas tolak. Jaga kredibilitas Kementerian PUPR,” pesannya.

Pada tahun 2018, Kementerian PUPR mendapatkan amanah membelanjakan anggaran sebesar Rp 107,38 triliun. Dari alokasi itu, Rp 48,87 triliun akan digunakan untuk penyelesaian proyek strategis nasional. Untuk program yang baru dimulai tahun 2018 kecuali pembangunan bendungan, diharuskan dapat diselesaikan pada tahun 2019.

Menteri Basuki juga berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan menjaga kekompakan khususnya dalam membangun infrastruktur. Karena saat ini pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas nasional Pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara lain.

Salah satu upaya peningkatan kualitas yang tengah diupayakan Kementerian PUPR menurut Menteri Basuki adalah pada bidang tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) konstruksi mengacu pada Perpres No.54/2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Peningkatan kualitas dilakukan dengan perbaikan di tiga sisi yakni tahapan pengadaan, kelembagaan unit layanan pengadaan dan sumber daya manusia.

“Peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai upaya agar lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Kerja sebaik mungkin, transparan jangan kerja berkelompok,” pesannya.

Kementerian PUPR menargetkan 5.516 paket senilai Rp 33,99 triliun dilakukan lelang dini seperti yang telah dilakukan Kementerian PUPR pada tahun-tahun sebelumnya. Hingga 17 November 2017, sebanyak 548 paket pekerjaan di Direktorat Jenderal Bina Marga, Sumber Daya Air dan Cipta Karya senilai Rp 3,45 triliun telah dilelangkan. Ditargetkan 50%-60% paket pekerjaan yang lelang dini sudah bisa ditandatangani kontrak pekerjaannya pada bulan Januari 2018 sebagai awal dimulainya pekerjaan.

Pada kesempatan yang sama dilantik  Pimpinan Tinggi Madya  Ir. H. Khalawi AH., M.Sc, MM sebagai  Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan,  Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng – Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan  Ir. Lolly Martina Martief, MT – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu, Menteri Basuki juga melantik 18 Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian PUPR.