SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Menunggu Realisasi Tapera

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus optimis Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bisa diimplementasikan sebelum 24 Maret 2018. Optimisme ini mencerminkan pentingnya Tapera dalam rangka menghimpun dana jangka panjang guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah. “Tapera dapat menghimpun dana sebesar Rp50 hingga 60 Triliun dalam jangka waktu lima tahun. Sementara untuk jangka panjang dapat menghimpun hingga Rp 1.000 Triliun,” ujar Maurin optimis.

Badan Pengelola (BP) Tapera dinyatakan harus terbentuk paling lambat setelah dua tahun UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terbit (UU ini disahkan tanggal 24 Maret 2016-Red).

Sebelumnya dalam rangka pembentukan BP Tapera dan perangkat Tapera lainnya, pemerintah dalam hal ini Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komite Tapera dari unsur profesional baru saja menyelesaikan tugasnya menyeleksi calon anggota komite Tapera tersebut. Tiga nama calon anggota Tapera dari unsur profesional akan dipilih salah satunya oleh Presiden Joko Widodo. Dari ketiga nama yang diserahkan tersebut, salah satunya berasal dari usulan Kementerian Keuangan dan sisanya murni profesional.

Jika RI -1 telah memilih maka akan keluar peraturan berupa keputusan presiden terkait dengan penunjukkan lima nama anggota komite Tapera.
Sementara itu pemerintah juga sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dalam rangka implementasi Tapera. Dari PP yang diamanatkan oleh UU no 4 Tahun 2016 akan disederhankan menjadi 2 PP, yaitu tentang penyertaan modal negara dan penyelenggaraan Tapera.